- Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyatakan lembaganya mengelola dana Rp300 triliun dan surplus Rp40 triliun per tahun.
- Anggito mengungkapkan pada Minggu 22 November 2026 bahwa LPS belum memiliki kantor sendiri meski memiliki 500 pegawai.
- Komisi XI DPR RI meminta LPS lebih berani melakukan ekspansi anggaran karena belanja operasionalnya dinilai terlalu minimalis.
Suara.com - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu curhat kalau pihaknya belum memiliki kantor sendiri hingga disuruh kerja keras oleh anggota DPR.
Candaan ini disampaikan Anggito saat menjadi pembicara di ajang Financial Forum 2026 beberapa waktu lalu. Mulanya ia mengatakan kalau LPS saat ini sudah mengelola dana Rp 300 triliun untuk target fund.
"LPS itu sudah mengumpulkan dana dan untuk target fund kita sudah mencapai Rp 300 triliun saat ini. Setiap tahun kita membukukan surplus sekitar Rp 30 sampai 40 triliun," katanya, dikutip Minggu (22/11/2026).
Meski membukukan penghasilan hingga Rp 40 triliun tiap tahun, ia berkelakar kalau LPS justru tidak memiliki gedung sendiri. Padahal mereka memiliki sekitar 500 pegawai.
"Kami juga terima kasih Pak Suahasil (Menteri Keuangan Suahasil Nazara: red) dipinjami staf-staf dari Kementerian Keuangan dan alhamdulillah kami sudah punya 500 orang meskipun belum punya gedung," lanjutnya.
Tak hanya soal gedung, pengeluaran LPS juga tergolong sangat irit atau minimalis. Dari pembukuan surplus tahunan sebesar Rp 30 triliun hingga Rp 40 triliun, Anggito menyebut belanja operasional LPS tercatat hanya sekitar Rp 2 triliun.
Kendati demikian, Anggito menyebut kalau LPS justru diminta Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun agar mereka lebih berani membelanjakan anggarannya.
"Tadi malam saya dengan Komisi XI, disampaikan Pak Misbakhun mengatakan LPS itu mbok rada ekspansif gitu, Pak," ujar Anggito menirukan pesan Misbakhun.
Menanggapi permintaan tersebut, Anggito pun berkelakar dengan melemparkan bola kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang turut hadir dalam forum tersebut.
"Saya bilang, 'Pak, bilang sama Pak Suahasil saja kita bisa lebih ekspansif,'" selorohnya.
Anggito juga menjelaskan bahwa sebelumnya pengajuan anggaran LPS bermuara kepada Kementerian Keuangan. Namun mulai 2026 ini, pos-pos anggaran LPS mulai dibedah secara terperinci oleh Komisi XI DPR RI.
Meski begitu Anggito mengakui kalau kebijakan itu justru bagus untuk LPS demi kinerja yang lebih baik.
"Waktu itu anggaran kita kan kepada Kementerian Keuangan, nah mulai tahun ini Pak kita dibedah sama Pak Misbakhun dan kawan-kawan sampai detail, Pak. Jadi kita mules-mules gitu Pak ya, tapi ya. Jadi per item saya kira bagus, Pak. Ini exercise yang bagus buat lembaga yang punya kredibilitas, dibangun tahun 2006, lahir di Kementerian Keuangan, dan terus dibimbing dan punya board yang sangat kuat," jelasnya.