Suara.com - Pemkot Bogor, Jawa Barat, mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengoperasionalkan bus bersubsidi secara permanen dari Kota Bogor ke DKI Jakarta, guna mengurai kepadatan penumpang commuterline atau kereta rel listrik (KRL).
"Pada jam berangkat kerja setiap pagi, pukul 05:00 WIB sampai pukul 07:00 WIB, selalu terjadi kepadatan calon penumpang KRL di Stasiun Bogor, terutama hari Senin," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Eko Prabowo seperti dilansir dari Antara.
Kepadatan calon penumpang KRL terjadi karena perkantoran di Jakarta sudah beroperasi kembali setelah Pemerintah DKI Jakarta memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi, pada pekan ketiga Juni 2020.
Sementara itu, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang mengoperasikan KRL, masih memberlakukan pembatasan jumlah penumpang yakni maksimal 72 orang per gerbong, karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan guna melakukan pencegahan potensi penularan COVID-19 di dalam KRL.
Menurut Eko Prabowo, untuk mengatasi penumpukan calon penumpang di Stasiun Bogor, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan layanan bus gratis setiap Senin pagi, mulai Senin (22/6).
Semula Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan layanan bus gratis sebanyak 40 bus. Namun, pada Senin (13/7) lalu, Pemerintah DKI Jakarta menambah jumlah bantuan layanan bus gratis bantuan menjadi 75 bus, serta Kementerian Perhubungan juga memberikan bantuan layanan bus gratis 75 bus, sehingga seluruhnya menjadi 150 bus.
"Bus bantuan gratis ini tidak bisa terus menerus diberikan, sementara pandemi COVID-19 belum tahu sampai kapan berakhirnya," katanya.
Karena itu, Pemerintah Kota Bogor mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk mengoperasikan bus bersubsidi dari Kota Bogor ke sejumlah stasiun di Jakarta, seperti Stasiun Tanah Abang, Sudirman, Juanda, dan Manggarai.
"Kami mengusulkan agar tarif bus bersubsidi tidak berbeda jauh dengan tarif KRL yang juga mendapat subsidi PSO (public service obligation) dari pemerintah pusat," pungkasnya.
Baca Juga: Pandemi COVID-19 Dinilai Percepat Pengembangan Mobil Ramah Lingkungan
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Lebih Mewah dari Grand Vitara, Suzuki Victoris Tampil Ganteng dan Kaya Fitur
-
Cara Mendapatkan QR Code Pertalite Terbaru September 2025, Simak Caranya!
-
5 Rekomendasi Mobil Bekas untuk Usaha September 2025: Dijamin Jadi 'Mesin Cuan'
-
Prompt Gemini AI Miniatur: Cara Membuat Foto Momen Unikmu Bersama Mobil Kesayangan
-
QJMOTOR Perluas Ekspansi di Indonesia, Dealer Terbaru Resmi Hadir di Bekasi
-
3 Tipe Honda BeAT Bekas Paling Dicari Emak-emak, buat Antar-Jemput Anak dan ke Pasar
-
Rekomendasi Mobil Bekas 100 Jutaan September 2025: Irit Bensin dan Pajak Ringan!
-
GAC Indonesia Umumkan Harga Resmi Mobil Listrik AION UT untuk Pasar Indonesia
-
3 Model Toyota Rush Bekas Paling Dicari: Harga Murah, Siap Berpetualang!
-
Jangan Sampai Nyesel! 3 Mobil Bekas Terbaik 2025 untuk Pemula