Toyota Senang Pemerintah Akan Beri Subsidi untuk Pembeli Mobil Hybrid

Suara.com - PT Toyota Astra Motor (TAM) mengapresiasi rencana pemerintah yang akan memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik, baik yang berbasis baterai (BEV) maupun hybrid.

Toyota diketahui merupakan produsen mobil hybrid paling besar di Indonesia. Raksasa Jepang itu di Tanah Air menjual sejumlah mobil hibrida seperti Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid, Prius Hybrid, Corolla Cross HEV, Corolla Altis HEV, Toyota C-HR HEV, Alphard HEV dan Camry HEV.

"Yang pasti pertama kita apresiasi dulu karena berarti pemerintah dalam tanda kutip ingin memberikan dukungan terhadap elektrifikasi di Indonesia," ujar Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy di Semarang, Jawa Tengah, Senin (19/12/2022).

"Dan yang kita senang tidak hanya mobil BEV, hybrid juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan subsidi," sambung dia.

Anton mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu instruksi teknis terkait rencana kebijakan tersebut, termasuk kapan wacana itu akan direalisasikan.

Dia berharap rencana pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik dapat segera terlaksana agar masyarakat tidak menunggu ataupun menjadi ragu untuk membeli kendaraan ramah lingkungan itu.

Selain itu, dengan adanya kejelasan dari rencana tersebut, pihaknya juga bisa segera menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, mulai dari produksi hingga kesiapan diler.

"Jadi kita tunggu kepastiannya. Namanya aturan apapun dukungan subsidi pasti kita terima kasih. Tetapi, kita juga butuh kalau bisa ada semacam kelanjutan dari detailnya, jadi kita bisa menyiapkan segera untuk semua mulai dari konsumennya, dilernya, produksinya," kata dia.

Sebelumnya pemerintah mengatakan sedang mematangkan rencana untuk memberikan insentif untuk konsumen penjual mobil listrik dan hybrid di Indonesia.

Baca Juga: Hybrid Toyota Memang Selalu Istimewa

Pembeli mobil listrik akan memperoleh subsidi sebesar Rp 80 juta dan konsumen mobil hybdrid akan dapat Rp 40 juta. Meski demikian belum diketahui kapan kebijakan ini akan diterapkan. [Antara]