Hyundai Indonesia Setia dengan Baterai Nikel, Enggan Pakai LFP Meski Murah

Suara.com - Hyundai Motors Indonesia menegaskan tidak menggunakan baterai lithium ferrophosphate atau LFP meski jenis baterai tersebut lebih murah dan semakin jamak digunakan oleh pabrikan mobil listrik di dunia.

Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Woojune Cha mengatakan Hyundai sebagai pabrikan otomotif global saat ini masih memilih menggunakan baterai berbasis nikel, yakni Nickel Manganese Cobalt (NMC). 

"Hyundai sebagai grup masih memilih NMC," tegas Cha di Jakarta, Selasa (2/6/2024).

Ia mengatakan ada beberapa alasan mengapa Hyundai masih memilih baterai mobil listrik berbasis nikel, di tengah semakin larisnya baterai LFP di dunia. 

Pertama, beber Cha, baterai NMC memiliki kualitas lebih bagus. Seperti diwartakan sebelumnya, NMC memang memiliki kelebihan kapasitas penyimpanan energi lebih besar dan densitas energi lebih tinggi.

Kedua, lanjut Cha, baterai berbasis nikel masih bisa digunakan kembali atau di-reuse setelah tak digunakan pada mobil atau kendaraan listrik. 

"Baterai LFP tak bisa di-reuse materialnya setelah digunakan. Sementara NMC masih bisa digunakan lagi," jelas dia.

Ini senada dengan penjelasan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan baterai nikel bisa didaur ulang, sementara hingga saat ini belum ditemukan teknologi untuk mendaur ulang baterai LFP.

Meski demikian Cha mengakui bahwa baterai LFP lebih murah dan lebih mudah diproduksi. 

Baca Juga: Tambah Jarak Tempuh Mobil Listrik, Hyundai dan Kia Kembangkan "Sayap"

"Memang untuk jangka pendek LFP lebih murah dan lebih gampang diproduksi. Jadi banyak yang menggunakannya," jelas dia.

Di Tanah Air perdebatan tentang baterai LFP dan berbasis nikel dipantik oleh Thomas Lembong, salah satu tim sukses pemenangan calon presiden Anies Baswedan jelang Pemilu 14 Februari mendatang.

Thomas mengatakan pabrikan otomotif dunia saat ini sudah meninggalkan nikel sebagai bahan baku baterai dan beralih ke LFP. Ini disampaikannya untuk mengkritik kebijakan hilirisasi nikel pemerintah.