BMW Kena Tackle oleh Pemerintah AS, Apa Sebab?

Suara.com - Senat Amerika Serikat (AS) dikabarkan tengah memperluas penyelidikan terhadap BMW Group terkait penggunaan komponen asal China yang dilarang. Loh, kok bisa?

Ternyata, penyelidikan ini muncul setelah terungkapnya fakta mengejutkan! Komite Keuangan Senat AS, dalam investigasi selama 2 tahun, menemukan bahwa setidaknya 8.000 unit Mini Cooper yang diimpor ke AS menggunakan komponen terlarang.

Menurut laporan Carbuzz, komponen tersebut diduga kuat terkait praktik kerja paksa yang disponsori pemerintah China di wilayah Xinjiang.

Dinas investigasi AS belum mengungkap detail mengenai kelanjutan penyelidikan dan sejauh mana kooperasi yang diberikan BMW. Hingga saat ini, pihak BMW sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi apapun.

Namun, mengingat tingginya sorotan negatif terhadap produk buatan China akhir-akhir ini, kita bisa berharap BMW akan mengambil langkah perbaikan.

Awal Mula Masalah: Undang-Undang dan Kebocoran

Untuk mencegah produk hasil kerja paksa China masuk ke AS, pemerintah AS mengesahkan Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) di tahun 2021.

UU ini memuat daftar perusahaan yang diduga terlibat kerja paksa, namun juga memberi tanggung jawab kepada perusahaan lain untuk memastikan rantai pasokan mereka bersih dari praktik tersebut.

Nampaknya, bocoran informasi dari pihak tertentu membuat pemerintah AS curiga terhadap ketidakpatuhan beberapa produsen mobil. Senator Ron Wyden kemudian mengungkap temuan tersebut pada bulan lalu.

Baca Juga: Diboikot Perusahaan Otomotif Barat, Rusia Malah Bisa Luncurkan Mobil Baru: Lawan Honda City dan Toyota Vios

Empat Merek Terlibat, Tapi BMW Jadi Sorotan

Berdasarkan penyelidikan, empat merek mobil ternama, yaitu Volkswagen, BMW, Volvo, dan JLR, diketahui pernah menerima komponen terlarang ini.

Menariknya, pemasok asal AS, Bourns, Inc., yang mendatangkan komponen tersebut dari Sichuan Jingweida Technology Group Co., Ltd. (JWD) di China, sudah memberi tahu mereka pada awal Januari 2024.

Namun, saat dikonfirmasi pihak pemerintah, keempat merek tersebut awalnya membantah menggunakan komponen tersebut, dan baru kemudian mengakui kebenarannya.