Suara.com - Ada pemandangan yang sudah jadi bagian hidup kita di jalanan Jakarta. Suara sirene memecah kemacetan.
Diikuti deretan kendaraan patwal yang mengawal pejabat melaju di tengah antrean mobil lain yang pasrah menepi.
Apakah ini masih relevan? Wakil Ketua MTI Pusat, Djoko Setijowarno, punya pandangan menarik. Patwal sebaiknya hanya untuk presiden dan wakil presiden.
Djoko menilai, terlalu banyak kendaraan pejabat yang mendapat hak istimewa membuat pengguna jalan lainnya "berbagi stres" akibat kemacetan dan kebisingan yang ditimbulkan.
Lebih dari 100 kendaraan dikawal setiap hari. Padahal, jalan-jalan ini dibangun dari pajak yang juga dibayar oleh masyarakat.
"Pengguna jalan lainnya punya hak yang sama. Sirene dan patwal mestinya untuk hal-hal benar-benar mendesak," ujarnya. Senin 27 Januari 2025.
Pasal 134 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang memberikan hak utama untuk kendaraan tertentu, seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan presiden.
Tapi, tak semua pejabat perlu perlakuan spesial, bukan?
Angkutan Umum, Pilihan Pejabat Peka
Baca Juga: Kapolres Jaksel Soroti Penanganan Kasus Pembunuhan oleh AKBP Bintoro: Aneh, Sangat Lama
Djoko juga mengusulkan sesuatu yang terdengar sederhana tapi berdampak besar. Pejabat negara, setidaknya seminggu sekali, menggunakan angkutan umum.
“Di Jakarta, akses transportasi umum sudah merata, dari KRL hingga MRT,” katanya.
Dengan begitu, pejabat akan lebih paham kondisi masyarakat yang mereka layani.
Tak hanya itu, Djoko mengingatkan perlunya penegakan aturan lebih tegas.
“Oknum yang memanfaatkan hak patwal demi uang harus ditindak. Denda bagi pelanggar perlu ditingkatkan agar efek jera tercapai,” tegasnya.
Apakah hak istimewa di jalan memang harus diberikan begitu luas? Mungkin sudah saatnya pejabat lebih dekat dengan rakyat, bukan hanya lewat kebijakan, tapi juga pengalaman sehari-hari di jalanan.
Bayangkan, pejabat naik MRT di jam sibuk. Siapa tahu, solusi untuk kemacetan justru muncul di tengah hiruk pikuk stasiun.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Modus Penipuan 'Sekrup' di SPBU Bikin Tekor Konsumen, Apa Itu?
-
Daftar Penyakit Avanza Lawas Menurut Pakar, Kini Harganya Cuma Segini
-
Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
-
IPONE Goda Penggemar Modikasi di Bandung dengan Produk Eksklusif
-
Atap Bocor dan Suspensi Keras: Begini Jawaban Teknis Pindad Jawab Keluhan Presiden Prabowo
-
Motul Perkuat Hubungan dengan Komunitas Otomotif Lewat Ajang BBQ Ride 2026
-
Harga Pertamax Naik, Ini Pilihan Mobil Bekas yang Masih Aman Minum Pertalite
-
Rincian Biaya Full Tank 7 Skutik Honda di Kala Pertamax Meroket, Paling Murah Rp60 Ribuan
-
Sinergi Bajaj Adira Finance: Dorong Ekonomi Lokal dan Perluas Kepemilikan Kendaraan Roda Tiga
-
Kawasaki KLX150 Termurah Tipe Apa? Segini Harga dan Spesifikasinya