Suara.com - Bayangkan sebuah drama yang tak terduga di Gerbang Tol Parungkuda, Sukabumi. Sirine meraung-raung membelah kepadatan arus mudik, namun kali ini bukan untuk menyelamatkan nyawa - melainkan untuk menyelamatkan waktu perjalanan sekelompok pemudik kreatif yang sayangnya salah arah.
Kisah ini bermula dari postingan akun Instagram @lambe_turah dimana sebuah ambulans yang melaju dengan gagah berani di jalur kanan, lengkap dengan sirine yang memekakkan telinga.
Mungkin orang awam mengiranya ambulans tersebut membawa pasien yang sedang dalam keadaan kritis. Namun, mata jeli petugas kepolisian tak bisa ditipu.
Mereka menangkap gelagat mencurigakan pada ambulans yang melintas di tol tersebut.. Alih-alih membawa pasien kritis, ambulans ini justru mengangkut "pasien mudik" yang mencari jalan pintas menghindari kemacetan.
Sungguh ironis, bukan? Kendaraan yang dirancang untuk menjadi malaikat penyelamat di saat-saat kritis, kini diubah menjadi "taksi VIP" dadakan. Ini bukan sekadar pelanggaran lalu lintas biasa - ini adalah cermin buram dari krisis moral yang lebih dalam.
Pelaku pun hanya bisa tersenyum saat petugas kepolisian memberhentikan kendaraannya. Ia dan penumpang di dalamnya seolah tak merasa bersalah.
Insiden ini bisa membawa dampak domino yang ditimbulkan: kepercayaan publik yang terkikis dan yang paling menyedihkan - potensi tertundanya pertolongan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan darurat.
Setiap detik yang terbuang karena skeptisme publik terhadap ambulans bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati.
Aturan Penggunaan Ambulans di Indonesia
Baca Juga: 1,9 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta Selama Masa Mudik Lewat 4 Gerbang Tol Ini
Penggunaan ambulans di Indonesia diatur secara ketat dalam beberapa regulasi:
1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ambulans termasuk dalam kategori kendaraan dengan hak utama yang harus didahulukan di jalan.
Setiap pengguna jalan wajib memberikan prioritas kepada ambulans yang sedang dalam kondisi darurat, seperti membawa pasien kritis atau menjalankan tugas penyelamatan.
Menghalangi laju ambulans bukan hanya tindakan tidak etis, tetapi juga bisa membahayakan nyawa seseorang yang membutuhkan pertolongan cepat.
Selain itu, penyalahgunaan ambulans, seperti menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau tanpa alasan darurat, dapat dikenakan sanksi pidana.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
-
Lowongan Kerja PLN untuk Lulusan D3 hingga S2, Cek Cara Daftarnya
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
Terkini
-
Berapa Harga Mercy BJ Habibie yang Dibeli Ridwan Kamil? Kini Mau Dikembalikan ke Keluarga
-
Para Pembalap Idemitsu Hadir Berikan Apresiasi Kepada Mitra Bengkel
-
Marc Marquez Kesampingkan Rivalitas dan Akui Idolakan Valentio Rossi Sejak Kecil
-
Harga Fazzio Bikin Galau Scoopy? Cek Update Terbaru Oktober 2025
-
Bak Bumi dan Langit, Harga Jual Mobil Listrik vs Kendaraan Bensin Bikin Ngilu, 60 Persen Setahun
-
Sirkuit Mandalika Membara, Tiket VIP Ludes Diburu! Masih Adakah Harapan Nonton Langsung?
-
Cara Menjaga Harga Jual Kembali Mobil Hybrid Toyota Tetap Stabil
-
Motul Grand Prix Jepang 2025 Jadi Saksi Marc Marquez Kunci Gelar Juara Dunia ke Sembilan Kali
-
Cek Harga BBM Terbaru Oktober 2025 Mulai Pertamina Hingga Shell, Sepakat Naik tanpa Kompromi
-
5 Rekomendasi Mobil Bekas 50 Jutaan Anti Rewel, Terbaik Oktober 2025