Presiden Prabowo Berniat Longgarkan TKDN, Pabrikan China Tersenyum Lebar?

Suara.com - Angin segar berhembus di dunia otomotif Tanah Air. Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani dengan berencana melonggarkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) - kebijakan yang selama ini menjadi "benteng" industri lokal.

Keputusan ini bagaikan membuka tirai baru bagi parade pabrikan mobil China yang sudah lama mengetuk pintu pasar Indonesia.

Tahukah kamu bahwa TKDN bukan sekadar istilah teknis di dunia industri? TKDN adalah tolok ukur penting untuk menilai seberapa besar kandungan lokal—baik barang, jasa, atau kombinasi keduanya—yang digunakan dalam proses produksi suatu produk. Ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal kebanggaan dan kemandirian bangsa.

Dalam praktiknya, TKDN mencakup berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur, teknologi, konstruksi, hingga energi.

Pemerintah mendorong pelaku industri untuk memaksimalkan penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi dari dalam negeri.

Tujuannya? Tentu saja untuk memperkuat daya saing industri nasional, membuka lebih banyak lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Semakin tinggi nilai TKDN suatu produk, semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Tak heran, banyak proyek strategis nasional kini mewajibkan penggunaan produk dengan TKDN tertentu sebagai bentuk dukungan terhadap industri dalam negeri.

Kini, Presiden Prabowo Subianto berniat untuk melonggarkan aturan TKDN ini.

Baca Juga: Lebih Murah dari HRV, Mobil Listrik BYD Pesaing Chery J6 Bawa Performa Kencang

“TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau saudara—mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin,” tutur Presiden dilansir dari presidenri.go.id.

“Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” lanjut Presiden Prabowo.

Pernyataan ini seolah menjadi musik merdu di telinga para investor asing, khususnya raksasa otomotif dari Negeri Tirai Bambu.

Bayangkan sebuah permainan puzzle - selama ini pabrikan China harus memenuhi setiap kepingan TKDN dengan ketat: 35 persen (2019-2021), 40 persen (2022-2026), hingga target ambisius 80 persen pada 2030.

Namun kini, puzzle tersebut akan disusun ulang dengan pola yang lebih fleksibel, membuka jalan bagi inovasi dan investasi yang lebih besar.

Seperti domino yang berjatuhan, dampak kebijakan ini mulai terasa. BYD, sang raksasa mobil listrik China, sudah mendapat "karpet merah" berupa bebas bea masuk dan potongan PPnBM 15 persen untuk mobil listrik CBU. Syaratnya? Membangun "rumah" produksi di Indonesia - sebuah win-win solution yang cerdik.