5 Kendaraan Bebas Pajak Tahunan di 2026, Mobil Listrik Tak Termasuk?

Suara.com - Setiap tahun, pemilik mobil wajib melunasi pajak agar surat-surat kendaraan tetap sah di jalan. Namun, ternyata ada sejumlah kendaraan bermotor yang mendapat keistimewaan tanpa perlu membayarnya.

Banyak yang mengira roda empat berbasis baterai masih kebal dari pungutan ini. Faktanya, aturan terbaru di tahun 2026 membawa kejutan tersendiri bagi para pengguna mobil setrum.

Kendaraan ramah lingkungan itu tak lagi masuk daftar utama objek yang mutlak bebas pungutan tahunan. Kebijakan ini tentu berbeda drastis dari regulasi yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya.

Daftar Resmi 5 Kategori Anti Pungutan

Pengecualian ini diatur tegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026. Dokumen tersebut membahas Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, serta Pajak Alat Berat.

Pasal 3 ayat (3) merinci lima golongan yang beruntung tak perlu membuka dompet tiap tahun. Kategori pertama adalah seluruh moda transportasi berbentuk kereta api.

Selanjutnya, ada alat transportasi yang secara khusus dipakai untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Kendaraan operasional kedutaan, konsulat, dan lembaga internasional juga dibebaskan berkat asas timbal balik.

Daftar ini ditutup oleh dua kategori yang bergantung pada jenis energi dan kebijakan daerah. Mereka adalah angkutan energi terbarukan dan kendaraan lain yang diatur melalui peraturan daerah setempat.

1. kereta api;
2. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
4. kendaraan bermotor energi terbarukan; dan
5. kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah.

Nasib Mobil Listrik: Tak Lagi Kebal Otomatis?

Baca Juga: 4 Jenis Mobil Listrik dan Cara Kerjanya, Ketahui sebelum Memutuskan Beli

Jika diteliti lebih jauh, aturan baru ini tak lagi menyebut produk bertenaga listrik secara spesifik dalam daftar pengecualian. Padahal, pada Permendagri No. 7 Tahun 2025, tipe ini sangat diistimewakan.

Aturan lama menyatakan dengan gamblang bahwa tipe elektrik dan hasil konversi terbebas dari pungutan pokok. Kini, kata-kata tersebut hilang dari deretan utama objek yang dikecualikan.

Meski begitu, para pemilik roda empat tanpa emisi tidak perlu langsung panik. Pasal 19 terbaru ini masih menyediakan jalan keluar berupa insentif khusus.

Pasal itu menyebutkan, pengenaan pungutan pada varian berbasis baterai "diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB" sesuai aturan perundang-undangan. Insentif ini juga berlaku bagi produk rakitan sebelum 2026 maupun hasil konversi.

Bergantung pada Diskon Pemerintah Daerah

Redaksional hukum tersebut menyimpan makna ganda yang wajib dipahami masyarakat luas. Angkutan tanpa emisi gas buang saat ini tidak otomatis merasakan pembebasan seratus persen.

Adanya kata pengurangan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk sekadar memberi diskon tagihan. Keputusan akhir untuk menggratiskan atau sekadar memotong biaya kini murni berada di tangan masing-masing daerah.