Otomotif / Mobil
Minggu, 12 Juli 2026 | 16:00 WIB
Suzuki Grand Vitara Hybrid. (Foto: SUARA.COM/Manuel Jeghesta)
Baca 10 detik
  • Pemerintah Indonesia akan menghentikan subsidi mobil hybrid mulai Juni 2026 demi memprioritaskan dukungan bagi kendaraan listrik murni.
  • Pemerintah China resmi mengakhiri insentif pajak bagi kendaraan plug-in hybrid dan extended-range mulai 1 Januari 2027 mendatang.
  • Kebijakan ini bertujuan mempercepat transisi energi bersih serta memastikan subsidi diberikan secara tepat sasaran pada teknologi BEV.

Suara.com - Pemerintah Indonesia dan China tampaknya sedang berada di frekuensi yang sama soal masa depan kendaraan ramah lingkungan.

Kedua negara mulai mempersempit ruang gerak insentif untuk mobil hybrid dan lebih memilih jor-joran mendukung mobil listrik murni atau Battery Electric Vehicle (BEV).

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan sebagai strategi mempercepat transisi energi dan memastikan subsidi tepat sasaran pada teknologi yang benar-benar bebas emisi.

Kebijakan Subsidi untuk Mobil Hybrid di Indonesia

Test Drive New Veloz Hybrid. (Foto: TAM)

Di tanah air, sinyal penghentian dukungan untuk mobil hybrid makin kuat seiring rencana pemerintah merilis skema insentif baru yang digaungkan berlaku mulai Juni 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kepada media bulan Mei lalu bahwa subsidi yang tengah digodok pemerintah, khususnya dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), hanya diperuntukkan bagi kendaraan listrik murni.

Skema PPN DTP ini dirancang bervariasi antara 40 persen hingga 100 persen, tergantung pada jenis baterai yang digunakan, dengan prioritas pada baterai berbasis nikel untuk mendukung hilirisasi industri dalam negeri.

Pemerintah menargetkan kuota awal sebanyak 200.000 unit kendaraan listrik, yang terbagi rata masing-masing 100.000 unit untuk mobil dan motor listrik.

Meskipun saat ini mobil hybrid masih menikmati dukungan berupa PPnBM Ditanggung Pemerintah sebesar 3 persen berdasarkan aturan tahun 2025, nasib insentif ini untuk tahun 2026 masih belum menemui titik terang.

Baca Juga: BYD Hentikan Produksi Sealion 7 untuk Pasar Domestik

Pihak industri melalui Periklindo pun sepakat bahwa fokus pengembangan memang seharusnya mengarah ke BEV.

Kendaraan listrik murni dinilai memiliki potensi jauh lebih besar dalam mendukung transisi energi karena benar-benar tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil selama operasionalnya.

Bagi pemerintah, memberikan perhatian lebih besar pada teknologi yang didukung energi baru terbarukan adalah kunci optimalisasi penggunaan energi bersih di masa depan.

Kebijakan Subsidi Terbaru Mobil Hybrid dan EREV di China

Calon mobil baru BYD yang diduga kuat merupakan BYD M6 PHEV tertangkap kamera tengah melakukan pengambilan gambar. (Foto: Ist)

Bergeser ke China, sang raksasa otomotif dunia ini juga melakukan manuver serupa namun dengan pendekatan yang lebih agresif.

Mulai 1 Januari 2027, pemerintah China resmi mengakhiri pembebasan pajak kendaraan tahunan untuk beberapa jenis New Energy Vehicles (NEVs), termasuk Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) dan Extended-Range Electric Vehicles (EREV).

Load More