Kekurangan Guru di Ponorogo: Tantangan Pendidikan yang Memerlukan Regulasi Kemendikbud

Suara Ponorogo - Kekurangan guru yang terus berlanjut di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, telah menimbulkan kekhawatiran serius.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo, Nurhadi Hanuri, mengungkapkan bahwa pihaknya masih belum mendapatkan kepastian mengenai regulasi dari Kemendikbud terkait rekrutmen guru Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K).

 Nurhadi menyatakan, Kekurangan guru di Ponorogo masih belum teratasi karena kita masih menunggu kepastian regulasi dari Kemendikbud terkait guru P3K.

"Saat ini, kita masih menunggu keputusan terkait regulasi nomor 541, dan proses penataan perencanaan berikutnya untuk pengajuan selanjutnya." jelasnya

Sementara itu, fluktuasi jumlah guru di Ponorogo menjadi masalah yang semakin memperparah situasi ini.  Nurhadi melaporkan,

"Setiap tahun, kita menghadapi fluktuasi jumlah guru yang signifikan karena adanya pensiun. Diperkirakan pada tahun ini, sekitar 400 guru akan pensiun. Dalam usulan kami, sebanyak 251 guru diajukan untuk mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG)."

Dalam usahanya untuk mengatasi kekurangan guru,  Nurhadi juga menyoroti kebutuhan tenaga pengajar dalam jurusan prakarya.

"Saat ini, terdapat 7 orang guru prakarya yang belum terakomodir. Kami telah mengusulkan agar mereka dapat ditampung dan diajukan kembali sebagai solusi untuk mengisi kekosongan ini," ungkapnya dengan nada prihatin.

Dalam upaya untuk mewujudkan pemerataan guru, Nurhadi mengakui bahwa langkah regruping menjadi salah satu alternatif yang sedang dipertimbangkan.

Baca Juga: 6 Cara Positif untuk Self Talk, Pernah Melakukannya?

Namun, dia juga mengkritisi keberlanjutan jumlah sekolah yang tidak produktif dan ketidakrelevanan jumlah guru yang mengajar di beberapa sekolah.

"Selama kita mempertahankan jumlah sekolah yang tidak produktif dan tidak mengatasi masalah ketidakterkaitan antara jumlah guru dengan kebutuhan sebenarnya, maka kerugian akan terus terjadi," tegasnya.

Terkait dengan jumlah honorer dapodik yang diusulkan untuk menjadi guru P3K,  Nurhadi mengaku bahwa pihaknya belum dapat menganalisis kebutuhan secara mendalam.

"Saat ini, kita belum dapat menganalisis kebutuhan secara tepat. Namun, kami tengah bekerja keras untuk mengidentifikasi kebutuhan guru dengan lebih baik dan mencari solusi yang efektif untuk mengatasi kekurangan ini," ungkapnya dengan nada kebingungan.

Dengan kondisi kekurangan guru yang terus berlanjut, Dindik Ponorogo berharap agar Kemendikbud segera memberikan kejelasan mengenai regulasi yang dibutuhkan dan memberikan solusi konkret untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga pengajar di Ponorogo.

Tanpa tindakan yang tepat, pendidikan di daerah ini akan terus terhambat dan dampak negatifnya akan terasa dalam jangka panjang