Mengungkap Fakta Pansus DPRD Ponorogo: Mahalnya Biaya Masuk Sekolah dan Dugaan Pelanggaran Zonasi dalam PPDB

SUARA PONOROGO - Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini di Ponorogo menuai kontroversi setelah sebagian besar orang tua mengeluhkan adanya dugaan pelanggaran aturan yang merugikan mereka. 

Dugaan Ketidaksesuaian penerimaan siswa dengan kriteria zonasi membuat banyak orang tua yang berada di dekat sekolah merasa kecewa karena anak mereka tidak lolos, sementara siswa yang jauh dari sekolah justru diterima.

Pamuji, selaku Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, telah memastikan bahwa keluhan dari masyarakat terkait PPDB ini akan ditindaklanjuti.

Pada pertemuan Pansus DPRD dengan Pemkab Ponorogo, Pamuji menyatakan bahwa pihaknya telah berbicara dengan Kepala Dinas terkait masalah ini dan yakin bahwa Kepala Dinas akan bertindak untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Jadi kita komisi terkait, sudah ngomong-ngomong sama Kepala Dinas. Di Pansus tadi. Insya Allah Kepala Dinas menindaklanjuti keluhan dari masyarakat," ungkap Pamuji, Senin (24/7/23)

Selain masalah zonasi yang kontroversial, biaya pendidikan juga menjadi perhatian utama bagi orang tua di Ponorogo.

Pamuji menyatakan bahwa biaya pendidikan yang menjadi perbincangan adalah terkait pembelian seragam wajib di koperasi sekolah atau pun komponen lainnya.

"kalau kita pelajari, Tidak hanya seragam saja, tapi ada beberapa komponen lain yang jumahnya segitu, misalnya Pramuka, ekstra lainnya" jelasnya

Dalam upaya mengatasi masalah ini, Pamuji meminta agar penentuan biaya masuk sekolah sebaiknya dibahas dalam musyawarah dengan melibatkan para wali murid.

Baca Juga: 8 Penyebab Perut Panas yang Harus Diwaspadai, Bisa Infeksi Perut Lho!

Menurutnya, kebijakan mendadak terkait biaya pendidikan yang harus dibayar oleh siswa ketika mendaftar ke sekolah saat PPDB berlangsung, menciptakan ketidakpuasan di kalangan orang tua.

Kontroversi sistem zonasi PPDB dan biaya pendidikan ini menyoroti pentingnya transparansi dan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pembuatan kebijakan di bidang pendidikan.