Ditanya Soal Pajak, JPI: Itu Sudah Kewajiban, Kita Dapet Mogenya Gak Nih?

Poptren.suara.com - Pajak adalah salah satu hal yang penting dalam perekonomian suatu negara. Pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Sejatinya, uang dari hasil pajak juga dapat digunakan untuk mengatur perekonomian dan memperbaiki ketimpangan sosial.

Namun, pajak juga seringkali dianggap sebagai beban bagi masyarakat dan bisnis. Banyak orang yang merasa pajak yang harus mereka bayar terlalu tinggi, atau merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil.

Sebagai akibatnya, pajak seringkali menjadi topik yang kontroversial dan menjadi bahan perdebatan di berbagai forum.

Bahkan belakangan, kasus pegawai pajak terkait gaya hidup mewah serta perilaku anggota keluarganya mendapat sorotan publik. Di kalangan netizen pun mempertanyakan bagaimana mungkin pegawai pajak bisa memiliki harta sebesar Rp56 miliar.

Dalam sebuah wawancara Poptren dengan grup musik legendaris, Boomerang Reload, Selasa (28/2/2023), mereka tak menampik jika pajak merupakan sebuah kewajiban yang tak bisa dihindari oleh masyarakat.

Dalam obrolan tersebut, pentolan Boomerang Reload, John Paul Ivan (JPI)--gitaris--sempat berkelakar, "Kita dapet mogenya gak nih? hahaha...."

Meski begitu, para personil grup musik asal Surabaya ini menyebut bahwa masyarakat secara tidak langsung sudah menunaikan kewajibannya membayar pajak.

"Kalo musisi itu penghasilannya hanya dari show dan royalti, dan itu sudah dipotong pajak. Itu sudah include pajak,'' tambah JPI--sapaan akrabnya.

Baca Juga: Tengah Menjaga Konser Musik, Polisi Ini Tak Lupa Kewajibannya untuk Salat

Farid--sang drummer--bahkan menambahkan bahwa setiap elemen pembelian sehari-hari, masyarakat secara tidak sadar sudah membayar pajak. Di beberapa negara maju, tambahnya, orang membayar pajak cukup tinggi namun memiliki feedback yang cukup baik.

Secara umum, mereka sepakat bahwa pajak tak merugikan masyarakat, bahkan harus didukung oleh semua lapisan masyarakat.

"Yang merugikan musisi itu bukan pajak, tapi lebih ke perizinan yang sulit (untuk pertunjukan), dan beberapa hal lainnya," pungkas JPI.