BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikan sinyal positif atas permintaan para buruh terkait dengan kenaikan upah minimun kabupaten/kota tahun 2023. Dia setuju dengan permintaan buruh, namun pihaknya tidak bisa memutuskannya sekarang.
Kang Emil sapaan akrabnya meminta para buruh untuk sabar menunggu hingga bulan November mendatang. Pasalnya, kenaikan UMK buruh ini harus sesuai dengan suarat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).
"Saya setuju karena memang sudah harus naik, tapi tunggu bulan November (kenaikannya). Ini biasanya ada surat edaran dari Menaker untuk deadline-nya (batas akhir)," katanya, Minggu (18/9/2022).
Dia mengaku hingga kini, belum mengetahui besaran kenaikan upah untuk para buruh untuk UMK 2023 nanti. Diterangkannya, keputusan besaran naiknya UMK harus dikaji dahulu dengan mempertimbangkan berbagai faktor agar perekonomian tetap berjalan.
Kang Emil menyebutkan, UMK buruh selalu naik setiap tahunnya namun dengan surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Tak hanya itu, besaran kenaikan juga menunggu usulan dari daerah.
"Bahwa aspirasinya sekarang tidak masalah. Jadi jadwal sudah ada yah kenaikan kan buat tahun depan. Angkanya belum bisa diputuskan," katanya.
Diketahui, bahwa buruh di Jabar mendesak Pemerintah Provinsi Jabar untuk menaikan upah merespon kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diputuskan pemerintah pusat pada Sabtu (3/9/2022) lalu.
Kenaikan harga BBM itu, menurut para buruh akan menambah beban masyarakat. Mengingat, setiap kali harga BBM naik maka harga kebutuhan pokok akan ikut merangkak naik juga.
Bahkan, Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mendorong upah minimum provinsi (UMP) 2023 naik mendekati angka 20 persen. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat menjelaskan persentase tersebut mempertimbangkan kenaikan harga Pertalite sebesar 30,72 persen dari Rp 7.650 menjadi Rp 10 ribu per liter. Belum lagi pemerintah memperkirakan kenaikan inflasi tahun ini mencapai 6,8 persen.
Baca Juga: Bantuan Subsidi Upah Pekerja Tahap 2 segera Cair, Catat Tanggal dan Tiga Syarat Ini
"Kita akan patok angka di sekitaran hampir 20-an persen meskipun itu gak mungkin, gak bakal diterima juga kan sama pemerintah. Yang sudah-sudah seperti itu," pungkasnya. ***
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Jadi Ojek Pangkalan, Polisi di Palembang Ditusuk 4 Kali dan Motornya Dibawa Kabur Begal
-
Kemiskinan Sumsel Turun, Garis Kemiskinan Naik 3,15 Persen Jadi Rp628 Ribu Per Bulan
-
Kasus Iklan BJB, Ada Dugaan Aliran Dana ke Lisa Mariana Lewat Pihak Nominee
-
KPK Tahan Bos-Bos Iklan Bank BJB, Dirut Yuddy Renaldi Mendadak Sakit Saat Akan Dibui
-
BRI Beri Diskon Spesial Seminar Johnny Andrean Lewat Aplikasi BRImo
-
Menuju IFRC 2026, ERT NHM Perdalam Teknik dan Strategi Penyelamatan
-
Gelar Dicopot! Profil Menantu Sultan Brunei yang Bikin Penasaran Publik, Ternyata Ini Kasusnya
-
PSSI Murka! Justin Hubner dan Keluarga Jadi Sasaran Ancaman, Publik Diminta Hentikan Serangan
-
Ridwan Kamil Siap-Siap, KPK Buka Peluang Panggil Lagi terkait Kasus Korupsi Bank BJB
-
Siswi Tertemper Kereta di Jurangmangu, 4 Perjalanan Commuter Line Terdampak