Dishub Jabar Larang Angkutan Barang Melintas Selama Tanggal Ini

PURWASUKA– Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat membatasi jam operasional kendaraan pengangkut barang saat puncak arus mudik natal dan tahun baru.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat A. Koswara mengatakan, pembatasan operasional kendaran, khususnya angkutan barang tersebut dilakukan untuk mengurangi kemacetan saat puncak arus mudik natal dan tahun baru. 

Pembatasan operasional kendaraan angkutan barang tersebut dilakukan sejak 22 sampai 26 Desember untuk puncak natal, dan mulai 29 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023 untuk puncak tahun baru. 

“Pada tanggal tersebut kendaraan pengangkut barang dilarang beroperasi mulai pukul 5 pagi hingga 10 malam. Massa natal dan tahun baru berlaku mulai 22 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023,” kata A. Koswara, Bandung, Kamis, 22 Desember 2022. 

Selain itu, Dinas Perhubungan Jabar pun mendirikan 283 posko selama natal dan tahun baru. Jumlah posko tersebut belum termasuk posko yang dibuat oleh kepolisian, TNI dan instansi lainnya.

Jumlah 283 posko natal dan tahun baru yang dibuat Dinas Perhubungan Jabar tersebut tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Terutama di daerah-daerah macet seperti di daerah wisata. 

“Ada 7 klaster yang menjadi fokus pengamanan Dishub Jawa Barat. Tujuh (7) klaster tersebut tempat tujuan, perlintasan mudik natal dan tahan baru, tempat wisata yang kemungkinan besar akan diserbu wisatawan,” kata dia.

Tujuh klaster yang dimaksud yakni, kawasan Puncak, Palabuhan Ratu, Lembang sampai Ciater, Ciwidey sampai Pangalengan, Garut, Kuningan dan Pangandaran. 

“Melihat pergerakan orang, maka wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Pangandaran menjadi wilayah yang tertinggi pergerakan orangnya,” ucap dia.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Jumat 23 Desember 2022 untuk Wilayah Jawa Barat, Berikut Informasinya

Ia menambahkan, fungsi posko yang didirikan Dinas Perhubungan Jabar tersebut untuk koordinasi dengan perangkat daerah lain, seperti Dinas Bina Marga dan Perumahan Rakyat, serta instansi vertikal seperti kepolisian. Terutama jika terjadi bencana yang menghambat arus lalu lintas.

“Jika terjadi kemacetan, maka langkah-langkah yang dilakukan antara lain pemberlakuan satu arah, menerjunkan lebih banyak personel bekerja sama dengan polisi,” ujar dia.***