Mengapa LGBT dan Promotornya Tidak Dihukum? Begini Penjelasan Menkopolhukam Mahfud MD

SUARAPURWOKERTO. ID, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara terkait polemik konten podcast Deddy Corbuzier yang membahas isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Mahfud menerangkan, kelompok LGBT maupun pihak yang menyiarkan tayangan LGBT belum dilarang oleh hukum di Indonesia. Meski demikian, masyarakat berhak mengkritik podcast Deddy Corbuzier terkait konten yang dianggap kontroversial tersebut.

"Banyak yang bertanya, mengapa pelaku LGBT dan promotor-promotornya tidak ditindak secara hukum? Tentu jawabannya, karena LGBT tidak atau belum dilarang oleh hukum yang disertai ancaman hukuman. Ini terkait dengan asas legalitas," tulisnya dalam Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Rabu (11/05/2022).

Mahfud menjelaskan, Indonesia adalah negara demokrasi, siapa pun boleh saling berekspresi asal tidak melanggar hukum. 

Menurutnya, penjatuhan sanksi hukum harus berdasar hukum yang ada sebelum terjadinya perbuatan. Negara demokrasi harus dilaksanakan berdasar nomokrasi (pemerintahan hukum), dimana setiap melakukan penindakan hukum aparat harus berdasar UU yang telah ada.

"Coba saya tanya balik, mau dijerat dengan UU nomor berapa Deddy dan pelaku LGBT? Nilai-nilai Pancasila itu belum semua menjadi hukum. Nah LGBT dan penyiarnya itu belum dilarang oleh hukum. Jadi ini bukan kasus hukum," tegas Mahfud.

Ia melanjutkan, berdasar asas legalitas, orang hanya bisa diberi sanksi heteronom (yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum) jika melakukan pelanggaran yang
oleh UU sudah ditetapkan sebagai larangan hukum.

"Apa yang begitu itu tak ada sanksinya? Ada. Tapi sanksinya adalah sanksi otonom berupa derita batin, misalnya, karena dibully publik, dikucilkan, ditinggalkan penggemar, takut, malu, merasa berdosa, dan sebagainya. Itu semua adalah sanksi moral dan sosial," jelasnya. 

Mahfud menambahkan, harus disadari, ajaran ajaran agama banyak yang tidak atau belum dijadikan hukum positif.

Ia memberi contoh lain, adanya sila terpenting dari Pancasila yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila ini menegaskan bahwa manusia Indonesia beriman kepada Tuhan.

"Tapi sampai sekarang, tak satu pun orang dihukum karena, misalnya, mengaku ateis
sebab sampai kini masalah ateisme tidak atau belum diatur dengan hukum," pungkas Mahfud. (Afif Kusuma Fadholy)