Ulama Purbalingga Soroti Banyaknya LGBT hingga Tingginya Angka Perceraian, Ingatkan Ini ke Bupati

PURWOKERTO.SUARA.COM, PURBALINGGA- Para alim ulama dan pimpinan Pondok Pesantren di Kabupaten Purbalingga memberikan catatan akhir tahun kepada Bupati Purbalingga untuk  bahan masukan kebijakan pemerintah daerah.

Juru Bicara Ulama pada kegiatan Halaqoh, Ulil Archam menyampaikan, 4 catatan tersebut, di antaranya, ulama mendukung program Pemkab Purbalingga dalam mewujudkan mewujudkan Purbalingga Sehat, Purbalingga Kuat dan Purbalingga Hebat dengan terus bersinergi dengan para ulama dan tokoh agama di Purbalingga.

Di sisi lain, ulama menyampaikan keprihatinan atas banyaknya angka perceraian, dan banyak bermunculan LGBT. 

Ulama juga menyoroti banyak pabrik di Purbalingga tidak dilengkapi fasilitas ibadah yang memadai. 

"Dari beberapa catatan tersebut, maka kami memberikan rekomendasi kepada Ibu Bupati," katanya.

Adapun rekomendasi tersebut, Bupati perlu menginstruksikan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Purbalingga untuk memberikan fasilitas ibadah yang memadai, yakni sesuai kapasitas atau jumlah karyawan dengan waktu istirahat yang cukup.

Bupati juga harus mencegah perkembangan kasus perilaku seksual yang menyimpang yakni LGBT/Homoseksual/Lesbian melalui regulasi yang jelas. 

Pihaknya juga merekomendasikan bupati agar melanjutkan kebijakan-kebijakan untuk Pondok Pesantren, madrasah Diniyah, TPQ dan Dewan Asatidz yang sudah berjalan dengan baik. 

"Pemkab Purbalingga agar memberi fasilitas Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Puskesmas Keliling ke Pondok-pondok Pesantren agar santri terlayani fasilitas kesehatannya," katanya.

Baca Juga: Klasmen Sementara Grup A Piala AFF 2022, Peluang Masih Ada

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyatakan siap menerima masukan-masukan dari para ulama hasil Halaqoh kali ini. Ia mengakui, kasus perceraian masih ada di Purbalingga salah satunya disebabkan banyaknya serapan tenaga kerja wanita ketimbang pria di Purbalingga.

"Kami akan berkoordinasi dengan Kemenag dan Pengadilan Agama untuk bekerjasama dengan dinas terkait untuk memberikan penyuluhan," katanya.

Penyuluhan ditujukan  kepada para orang tua supaya bisa menjaga keharmonisan rumah tangga, jangan sampai perceraian meningkat, dan jangan sampai anak-anak di bawah umur dinikahkan dulu. Termasuk penyuluhan untuk tidak berperilaku seksual yang menyimpang.

"Karena kasus HIV di Purbalingga pun penyebarannya ada yang disebabkan karena disorientasi seksual Lesbian, Homoseksual karena pengaruh lingkungan. Ini akan kami ambil langkah tindak lanjut," katanya.

Sedangkan terkait masalah fasilitas ibadah di perusahaan-perusahaan, Bupati akan menginstruksikan kepada Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) untuk menindaklanjuti secara teknis. Atau juga imbauan melalui Surat Edaran Bupati.