Gara-gara Lebaran Beda Dengan Pemerintah, Peneliti BRIN Diduga Buat Ujaran Kebencian ke Muhammadiyah

Selebtek.suara.com - Sebuah akun Facebook yang diduga milik peneliti BRIN sekaligus mantan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Thomas Djamaluddin menjadi soroton publik.

Hal ini lantaran ia dianggap memerikan komentar tak etis soal perbedaan Hari Raya Idul Fitri Muhammadiyah dengan pemerintah. Menurutnya Muhammadiyah dianggap tidak taat pemerintah.

Komentar tak pantas tersebut diungkap oleh akun Founder Drone Emprit Ismail Fahmi, melalui tangkapan layar yang diunggah di Twitter.

"Sudah tidak taat keputusan pemerintah. Eh, masih minta difasilitasi tempat salat ied. Pemerintah pun memberikan fasilitas," tulis akun dalam jepretan layar itu.

Komentar ini tentu menuai kecaman publik. Apalagi, Thomas ikut memberikan keterangan perbedaan penentuan Idul Fitri terjadi bukan karena metode hisab dan rukyat melainkan perbedaan kriteria yang dipedomani oleh tiap-tiap organisasi Islam, termasuk pemerintah.

Muhammadiyah sendiri menggunakan metode wujudul hilal, sementara Nahdlatul Ulama dan beberapa organisasi keagamaan lainnta di Indonesia menggunakan imkan rukyat (visibilitas hilal).

"Penentuan awal bulan memerlukan kriteria agar bisa disepakati bersama. Rukyat memerlukan verifikasi kriteria untuk menghindari kemungkinan rukyat keliru," katanya. 

"Hisab tidak bisa menentukan masuknya awal bulan tanpa adanya kriteria, sehingga kriteria menjadi dasar pembuatan kalender berbasis hisab yang dapat digunakan dalam prakiraan rukyat," lanjutnya.

Padahal pemerintah sendiri melalui Kementerian Agama sudah mengimbau agar semua pihak saling menghargai perbedaan Hari Raya Idul Fitri. Apalagi perbedaan in bukanlah yang pertama di Indonesia.

Baca Juga: Arus Balik ke Medan Diprediksi Besok

Thomas Djamaluddin merpakan astronom dan peneliti yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mulai tanggal 7 Februari 2014 hingga 1 September 2021. 

Ia juga pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Sains, Pengkajian, dan Informasi Kedirgantaraan LAPAN sejak tahun 2011. (*)