Kejagung Beberkan Daftar Aset Perusahaan Surya Darmadi Yang Rugikan Negara 104,1 Triliun

SuaraSerang.id - Penyidikan kasus korupsi yang menyeret nama pengusaha taipan Surya Darmadi terus berlanjut. Daftar perusahaan yang dimilik Surya Darmadi juga menjadi sorotan karena diduga dipakai untuk melancarkan tindakan mencuri uang negara.

Pemilik PT. Duta Palma Group ini diduga terlibat dalam aksi rasuah terkait perampasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Total kerugian finansial dan perekonomian negara dari kasus ini, kini mencapai Rp.104,1 triliun. Dari yang awalnya kerugian yang diperkirakan Rp 78 triliun. 

Surya Darmadi terlibat karena telah bersekongkol sejak tahun 2003 dengan Bupati Indragiri Hulu yang saat itu dijabat oleh Thamsir Rachman, untuk mendapatkan lampu hijau terkait izin pengelolaan di bawah PT. Duta Palma Group.

Karena dalam hal izin tersebut meliputi kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), Hutan Untuk Penggunaan Lainnya (HPL) dan Hutan Produksi Terbatas ( HPT) yang mana tidak dapat dikonversi menjadi lahan kelapa sawit. 

Kasus korupsi itu membuat Kejaksaan Agung menyita puluhan aset Surya Darmadi. Setelah ditotal ada 32 aset yang disita, antara lain 18 aset di Jakarta, 12 aset di Riau, dan 2 aset lagi di Bali.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan, aset-aset tersebut terdiri dari bangunan, tanah, kapal tongkang dan perkebunan kelapa sawit. 

PT. Duta Palma Group sendiri membawahi beberapa perusahaan yang tercatat sebagai milik Surya Darmadi. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Banyu Bening Utama, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari dan PT Kencana Amal Tani. Yang mana perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan kelapa sawit.

Selama ini Kejagung bahkan menduga perusahaan yang bergantung pada Duta Palma tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan atau HGU. Selanjutnya,  Duta Palma melanggar kewajiban membentuk pola federasi 20 persen dari total luas perkebunan yang dikelola, sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007.

Tindakan ini mengakibatkan hilangnya hak masyarakat sekitar untuk mencari nafkah dari kegiatan industri Duta Palma.

Baca Juga: Anggap Sebagai Kota Saudara, Wali Kota Los Angeles : Jakarta Telah Menyentuh Hati Saya

Secara terpisah, Pengacara Surya Darmadi, Juniver Girsang menyebut bahwa nilai terakhir kerugian yang diungkap oleh Jaksa Agung Republik Indonesia tidak masuk akal. Juniver juga sempat mengkonfirmasi perkiraan nilai tersebut dengan kliennya.

"Tanggapan kami, perhitungan dimaksud kami konfirmasi kepada klien sangat tidak masuk akal," kata Juniver kepada wartawan, Selasa (30/8/2022).

Juniver juga menyebutkan bahwa aset yang dipermasalahkan adalah sebidang tanah seluas 37.095 hektare yang totalnya hanya sekitar Rp5 triliun. Untuk itu, kliennya Surya Darmadi kata Juniver, merasa terkejut dengan tingkat kerugian pemerintah yang meningkat dari Rp 78 triliun menjadi Rp 104,1 triliun.

(suara.com)