Banyak Jenazah Pulang, Komnas HAM Sebut Perdagangan Orang Darurat di NTT, Mahfud MD Malah Bilang Begini

Pertemuan Ke-26 APSC merupakan bagian dari rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN yang berlangsung dari tanggal 9 hingga 11 Mei 2023.

Lebih lanjut, Presiden RI Joko Widodo telah menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan serius membahas upaya pemberantasan perdagangan manusia dalam KTT Ke-42 ASEAN.

Mahfud menyatakan bahwa TPPO akan menjadi fokus perhatian utama dalam KTT Ke-42 ASEAN. "Ini sudah menjadi penyakit yang sangat mengancam bagi kehidupan masyarakat. Negara-negara ASEAN akan memutuskan bentuk kerja sama dalam hal ini," katanya.

Secara khusus, Mahfud juga mengingatkan bahwa KTT Ke-42 ASEAN dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur, salah satu daerah di mana warganya kadang-kadang menjadi korban perdagangan manusia.

Sebelumnya, dalam pidato pembukaan Pertemuan Ke-26 APSC, Mahfud menyatakan bahwa ASEAN akan mengadopsi deklarasi bersama untuk pemberantasan perdagangan manusia di kawasan tersebut.

"Para pemimpin kita besok akan mengadopsi Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Manusia Akibat Penyalahgunaan Teknologi," ujarnya saat memberi sambutan dalam Pertemuan Ke-26 APSC.

Deklarasi ini bertujuan untuk menerapkan pendekatan komprehensif dalam mencegah praktik perdagangan manusia dan memberikan perlindungan bagi para korban.

Selain itu, deklarasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara negara-negara ASEAN dalam melawan penyalahgunaan teknologi.

Pada waktu yang sama, Mahfud juga mendorong percepatan perundingan mengenai Perjanjian Ekstradisi ASEAN yang telah terhenti untuk mendukung semangat pemberantasan perdagangan manusia.

Baca Juga: Menkopolhukam Mahfud MD Bilang Pemerintah Bisa Halalbihalal Kok, Tapi di Tanggal Ini

Di hari sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah menyatakan bahwa Indonesia akan mengusulkan pembahasan pemberantasan perdagangan manusia dalam KTT Ke-42 ASEAN dengan penekanan pada penipuan daring atau online scams.

"Ini adalah hal yang penting dan saya usulkan dengan sengaja karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah warga negara Indonesia," kata Jokowi. [*]

Kontak Media: Serang.Suara.com
Kontributor: Kariadil Harefa