23 Ribu PNS Terdaftar Penerima Bansos Padahal Digaji Rakyat Pakai APBN-APBD

Suara Serang - Sebanyak 23.800 Pegawai Negeri Sipil (PNS atau ASN) terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau bansos.

Sementara para PNS atau ASN digaji rakyat melalui APBN-APBD. Temuan ini jadi perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi bongkar data penerima bansos Kementerian Sosial atau Kemensos itu.

23 ribu aparatur sipil negara terlacak sebagai penerima bansos Kemensos usai KPK mencocokan data melalu tracking nomor induk kependudukan (NIK) dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Direktur Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, terbongkarnya PNS terima bansos dan terdaftar sebagai penerima bantuan Kemensos setelah dilakukkan sinkronisasi data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Mau lihat siapa PNS yang terindikasi menerima bansos. Dan kami temukan kurang lebih 23.800  (penerima Bansos) dengan status profesi sebagai ASN," katanya di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa ini.

Pahala mengatakan temuan tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sesuai dengan domisili ASN yang terdaftar sebagai penerima bansos untuk segera dilakukan perbaikan.

"Hari ini kita undang semua (pemerintah) daerah, kita pulangkan ini data, mohon diperbaiki, kita beri waktu sebulan. Perbaiki artinya dikeluarkan, dicek dulu ke lapangan jangan-jangan data kita juga salah, tapi dicek ke lapangan kalau benar dia ASN, boleh ditukar dengan calon penerima lain," ujarnya.

Mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu juga mengingatkan kepada jajaran pemerintah daerah untuk tidak memaksakan memasukkan calon penerima bansos yang tidak memenuhi kriteria.

"Kalaupun tidak ada calon penerima yang memenuhi syarat jangan dipaksa, karena nanti akan ditolak juga," kata Pahala.

Baca Juga: Jamin Perlindungan dan Kesejahteraan, Pemkot Serang Gelar Hari Anak Nasional

Pahala kemudian mengungkapkan nilai keseluruhan bansos yang tidak tepat sasaran itu mencapai sekitar Rp140 miliar per bulan dan pihaknya bersama Kemensos masih menunggu laporan dari pemerintah daerah yang akan memverifikasi temuan KPK dan Kemensos tersebut.

Kemudian pada Januari 2023, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) juga menemukan sebanyak 10.249 keluarga penerima manfaat bansos, tidak tepat sasaran. Bahkan, beberapa di antaranya terdaftar sebagai pejabat atau pengurus sejumlah perusahaan.

"Untuk ASN dan yang penerima upah itu, kita estimasi Rp140 miliar per bulan itu sebenarnya kita enggak tepat sasaran. Soal benar atau tidaknya nanti kita tunggu sebulan lagi dari daerah, apa bener yang disebut ini memang tidak tepat," tuturnya.

Lebih lanjut Pahala juga mengatakan masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam memastikan penerima bantuan sosial adalah orang-orang yang benar-benar berhak lewat mekanisme usul sanggah secara daring di Cekbansos.kemensos.go.id

"Siapa saja mengusulkan boleh, mengusulkan diri sendiri boleh, tapi disanggah tetangga juga boleh dan itu mekanisme usul sanggah," kata Pahala.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bahkan menduga ada indikasi korupsi soal temuan ASN yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari Kemensos.

"Jika ASN hingga pengurus perusahaan menerima bansos, ini akan menjadi fraud. Akan ada indikasi korupsi, misalnya bisa saja dia didaftarkan, lalu bansosnya nanti dibagi dua dengan oknum," kata Alex. [*]