Imbas Kasus Mario Dandy, Sri Mulyani Sebut 8 Poin Penegakan Disiplin di Kementerian Keuangan

SuaraSoreang.id – Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang anak pejabat Ditjen Pajak menuai respon serius dari Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani.

Pada kasus tersebut menetapkan bahwa Mario Dandy Satrio (20) sebagai tersangka dan ayahnya yakni Rafael Alun Trisambodo dicopot dari jabatannya di Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam caption video yang diunggah oleh akun Instagram pribadi milik Menteri Keuangan Sri Mulyani @smindrawati, ia menyebutkan ada 8 penegakan disiplin di Kementerian Keuangan demi mempertahankan integritas mereka, dikutip pada Sabtu (24/3/2023).

Poin-poin yang disampaikan oleh Sri Mulyani itu antara lain:

1) Saya mengutuk penganiayaan keji yang dialami Saudara David - kami mendoakan Saudara David kembali pulih sehat. Tindakan penganiayaan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, proses hukum harus ditegakkan dengan tegas.

2) Saya mengecam gaya hidup mewah dan hedonik oleh jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan rakyat. Ini mengkhianati mereka yang bekerja secara jujur, bersih, dan profesional.

3) Saya menginstruksikan Inspektorat Jendral melakukan investigasi tentang sumber kekayaan staf/pejabat yang ditengarai tidak wajar dan melakukan langkah koreksi tegas.

4) Seluruh 78.640 pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan harta dan kekayaan - LHKPN bagi pejabat yang diserahkan ke KPK dan LHK bagi pegawai yang diserahkan kepada Inspektorat Jenderal. Kepatuhan pelaporan harta dan kekayaannya - 2020- (99,86%) - 2021 (99,87% ) - 2022 (99,98%).

5) Saya menginstruksikan pencopotan sdr. RAT dari jabatannya berdasar pada Pasal 31 ayat (1) PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan kredibel dan teliti untuk penetapan hukuman disiplin yang tegas dan sesuai.

Baca Juga: 5 Kegiatan Co-op yang Bermanfaat di Dalam Game Genshin Impact

6) Saya memahami kekecewaan dan kemarahan masyarakat terhadap tindakan jajaran Kemenkeu/DJP yang mengkhianati kepercayaan publik. Tindakan korektif terus dilakukan dengan konsisten dan tegas. Kepercayaan masyarakat tidak boleh dicederai dan dikhianati, kami jaga dengan sungguh-sungguh dan tanpa kompromi.

7) Kami berterimakasih kepada masyarakat yang patuh membayar pajak sesuai UU. Pajak dan APBN adalah pondasi dan tiang negara, untuk membangun Indonesia.

8) Kami menghargai dan terus mengharapkan dukungan masyarakat untuk ikut menjaga dan mengawasi Kementerian Keuangan. Masyarakat dapat menyampaikan informasi tentang keluhan, kecurangan, penyalahgunaan kewenangan di Kementerian Keuangan melalui layanan layanan pengaduan. (*/JakaNoerFajar)

Sumber: Instagram/smindrawati