Rentan Dijegal, Refly Harun: Ini 5 Skenario Bikin Anies Baswedan Gagal Nyapres

Suara Sumatera - Belum lama ini, koalisi NasDem, PKS dan Partai Demokrat bakal konsisten menyebutkan akan mengusung Anies Baswedan. Namun hal tersebut tinggal menunggu waktu yang tepat.

Pakar Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Refly Harun angkat suara mengenai partai baru yang akan ikut dalam barisan Anies Baswedan. Ia menduga ada baru yang berpotensi masuk ke gabungan barisan Anies, PPP dari KIB.

Hal ini Refly sebut mengingat PPP sangat bisa mengalihkan dukungan ke Anies karena dukungan akar rumput yang kuat serta komposisi syarat ambang batas KIB yang tidak adak terpengaruh seandainya memang cabut dukungan dari koalisi berbasis partai pemerintahan ini.

Selain PPP dari KIB yang punya kemungkinan mengalihkan dukungan ke Anies, maka tiga partai parlemen lain dari kubu istana yakni Gerindra, dan PKB. 

Terkait merapatnya partai lain ke barisan PKS, NaDem, Demokrat ini, Refly melihat sosok Anies memang menjadi magnet yang bisa membuat pihak lain berpikir bergabung dengannya.

“Bisa juga yang bergabung adalah PPP, karena kalau gabung itu sesungguhnya tidak memengaruhi KIB, jadi Golkar dengan 85 kursi plus PAN sudah cukup menyalonkan Presiden,” jelasnya.

“Kita harus pahami bahwa pesona Anies Baswedan ini mungkin membuat partai-partai lain tergerak ‘waduh boleh juga ini barang’ kira-kira begitu,” ujar Refly.

Refly mengungkapkan ada 5 skenario yang bisa membuat Anies Baswedan gagal nyapres, yakni jadikan Anies sebagai tersangka kasus hukum, atau berikan posisi yang enak pada Partai NasDem, lalu berikan keenakkan juga pada  Parati Demokrat dan PKS.

"Terakhir bisa majukan Ganjar bersama AHY, atau jangan sampai ada partai lain yang mendukung barisan Anies Baswedan," sambung Refly.

Baca Juga: 8 Anime Populer yang Perilisannya Paling Ditunggu di Tahun 2023, Ada Favoritmu?

Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengklaim ada satu partai politik (parpol) yang bakal bergabung ke barisan partai pendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024.