Adil Singgung Kemiskinan Ekstrem, Kemenkeu Ungkap Ratusan Miliar Belum Dinikmati Warga Meranti, ke Mana Uangnya?

Suara Sumatera - Bupati Meranti Muhammad Adil menjadi perbincangan usai menyinggung soal dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH Migas) di wilayahnya yang tak sesuai.

Padahal, menurut Bupati Adil, produksi migas di Meranti terus naik. Namun, DBH yang diterimanya tak sebanding.

Pernyataan Bupati Meranti itu disampaikan saat membahas DBH di Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Pekanbaru.

Dalam momen itu, sampai-sampai Muhammad Adil meradang dengan mengeluarkan ungkapan bahwa Kemenkeu berisi iblis atau setan.

Pasca hal tersebut, belanja daerah Meranti kini menjadi sorotan. Bupati Adil menyebut masyarakat Meranti tergolong ke dalam masyarakat miskin ekstrem.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman menyebut bahwa realisasi belanja daerah Meranti masih minim hingga akhir tahun ini. 

Padahal, kata dia, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang disalurkan pemerintah sudah hampir 100 persen.

"Dana yang dibelanjakan Pemkab Meranti masih sebesar 63,85 persen. Berdasarkan laporan APBD per 18 Desember 2022, nilainya sebesar Rp 900,71 miliar dari pagu belanja tahun ini Rp 1,41 triliun," ujar Luky dalam konferensi pers pada Senin (19/12/2022).

Sedangkan, menurutnya, realisasi TKDD-nya sudah Rp 877,01 miliar atau 100,54 persen dari pagu tahun ini Rp 872,27 miliar.

Baca Juga: 10 Fakta Solstis Desember, Wajib Tahu Jangan Sampai Kena Hoaks

Luky mengatakan bahwa TKD baru dari transfer dari pusat ke daerah dan tugas daerah adalah bagaimana tadi melakukan belanja untuk pembangunan. Sehingga, efek multipliernya bisa dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Luky mengungkapkan bahwa dengan melihat data tersebut, masih ada sekitar Rp 509,91 miliar lagi dana dari APBD 2022 Meranti yang masih juga belum dibelanjakan Adil.

Padahal disampaikannya, pergantian tahun tinggal menghitung hari dan dana itu akhirnya masih saja mengendap di perbankan.

Realisasi belanja juga sangat dibutuhkan, baik dalam bantuan sosial (langsung) atau lewat berbagai program kerja seperti pembangunan infrastruktur dasar dan lainnya yang bisa membantu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ekstrem di Meranti.

"Itu yang akan kita dorong bagaimana uangnya sudah ada. Bagaimana itu bisa dikonversikan dalam bentuk pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat," jelas Luky.

"Jadi ada dua hal, kita bicara tentang TKD-nya sendiri, tapi juga mendorong Pemkab benar-benar melakukan belanja. Melakukan pembangunan dan program-programnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat," imbuh dia.