Partai Koalisi Pengusung Anies Baswedan Berpotensi Bubar, Tarik Menarik Demokrat-PKS Soal Cawapres Bakal Berlangsung Lama

Suara Sumatera - Suhu politik jelang Pilpres 2024 makin panas. Manuver-manuver aktor politik terus berlangsung. Bahkan, koalisi pengusung Anies Baswedan terus dilanda isu bubar.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago mengatakan bahwa koalisi perubahan pengusung Anies Baswedan berpotensi bubar dalam waktu dekat. Hal itu bisa terjadi jika Partai NasDem memberi tekanan kepada Demokrat dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan.

Dia juga melihat ada ketegangan dalam memilih Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhiyono (AHY) atau Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan (Aher) sebagai cawapres calon pendamping Anies Baswedan.

“Dinamika koalisi perubahan akan berlangsung lama karena ada tarik-menarik di antara ketiga partai,” ujar Arifki, dikutip pada Senin (16/1/2023).

Menurutnya, Partai Demokrat dan PKS ingin mendapatakan banyak keutungan dari popularitas Anies yang dicalonkan Partai NasDem. “Narasi tersebut bakal sulit diperoleh Partai Demokrat dan PKS. Sebab, publik mengetahui posisi kedua parpol tersebut sebagai oposisi,” tuturnya.

Meski demikian, Arifki menilai langkah Partai Demokrat dalam memaksakan kehendak untuk mendapatkan kursi cawapres sangat wajar. “Sebab, survei AHY lebih baik dari kader PKS lainnya.

Akan tetapi, modal tersebut tidak cukup untuk lantaran ada beberapa pertimbangan lain yang berpotensi menyulitkan deklarasi,” kata dia.

Pertama, menurutnya, kesepakatan Demokrat dan PKS belum tercapai. Dengan demikian, menurutnya, kedua parpol tersebut akan terus bersaing memperebutkan kursi cawapres.

“Kedua, belum munculnya kepastian dari koalisi lain untuk memutuskan nama cawapres Anies,” ujar Arifki.

Baca Juga: Anies Sudah Start, Megawati Belum Umumkan Capres PDIP, Elektabilitas Puan Masih Rendah?

Ketiga, menurutnya, Partai NasDem memiliki pertimbangan untuk memperlama deklarasi capres dan cawapres karena posisi menteri di kabinet Jokowi mulai disentil oleh anggota koalisi pemerintahan.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.