Pemerintah Komitmen Tanamkan Pancasila kepada WN Indonesia di Luar Negeri

Suara Sumatera -  Pemerintah berkomitmen menanamkan pendidikan Pancasila kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. 

Hal itu disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat berdialog dengan diaspora Indonesia di Jepang dalam forum Dialog Kebangsaan pada Senin 6 Maret 2023 malam.

Dalam dialog itu, pendeta bernama Ayub Mbuilima mengajukan pertanyaan mengenai upaya pemerintah dalam menanamkan pendidikan Pancasila kepada WNI yang ada di luar negeri, khususnya kepada anak bangsa yang lahir dan tinggal di luar negeri.

"Apakah Bapak Presiden dan Wapres memiliki rencana untuk menyiapkan program pendidikan Pancasila bagi kami yang merantau di (luar negeri), secara khusus bagi anak-anak yang mungkin lahir di sini, sebagai WNI supaya mereka (memahami) Pancasila juga, (sehingga) menjadi kekuatan bagi pertumbuhan mereka," tanya Ayub melansir Antara Selasa (7/3/2023).

Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar untuk menyosialisasikan pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh WNI baik di dalam maupun luar negeri.

Untuk itu, pemerintah juga telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Dewan Pengarah, untuk mengajarkan atau menyebarluaskan, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila.

"Tidak doktriner, tetapi (agar) benar-benar dipahami dalam rangka diimplementasikan untuk semua sektor," ungkapnya.

BPIP juga ditugaskan untuk mengevaluasi berbagai program kementerian dan lembaga agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Adapun sosialisasi Pancasila kepada WNI di luar negeri tidak hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Baca Juga: Jelang Lawan Uzbekistan, Hokky Caraka: Dukung Kami Walaupun Kita Kalah atau Menang

"Lembaga lain dan organisasi masyarakat (ormas) juga dilibatkan dalam upaya penanaman nilai-nilai Pancasila. Salah satunya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang bertugas mengawal toleransi kehidupan beragama di tanah air yang dimandatkan Pancasila," cetusnya.

Ma'ruf menegaskan bahwa aturan dan ketentuan terkait pendidikan Pancasila telah masuk dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

Namun, seberapa jauh hasil pengaruh dan dampak pendidikan Pancasila terhadap kehidupan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri akan terus dievaluasi.

"Masalah-masalah kebangsaan ini secara politis memang sudah selesai, tetapi secara implementasi masih harus diusahakan, itulah makanya ada BPIP (sebagai) lembaga kepresidenan yang tugasnya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri," katanya.