Dicopot dari Jabatan Kadis PUPR Sumut, Ini Rincian Harta Kekayaan Bambang Pardede

Suara Sumatera - Bambang Pardede dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah (Kadis PUPR) Sumut. Pasalnya, kinerja Bambang dinilai kurang baik. Pencopotan dilakukan usai Presiden Joko Widodo meninjau jalan rusak di Labuhanbatu Utara (Labura). 

Terlepas Bambang dicopot dari Kadis PUPR Sumut, ia ternyata memiliki harta kekayaan Rp 6,4 miliar. Hal itu diketahui dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada Desember 2022.

Bambang tercatat memiliki 13 tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, hingga Jakarta. Total tanah dan bangunan itu senilai Rp 3.788.350.000. Menariknya, Bambang memiliki tanah seluas 8,7 ribu meter persegi di Kabupaten Simalungun senilai Rp 1.100.000.000. Tanah itu berstatus hibah tanpa akta.

Ia tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp 515.000.000. Alat transportasi dan mesin yang dimiliki berupa tiga unit mobil, yaitu Honda Freed tahun 2013, Nissan X-Trail tahun 2014, dan Hardtop Jeep tahun 1981. 

Bambang juga memiliki kas dan setara kas senilai Rp 2.049.623.231. Selain itu, ia memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 96.187.000.  Dirinya tercatat tidak memiliki hutang. Sehingga total harta kekayaan Bambang Pardede senilai Rp 6.449.160.231 (Rp 6,4 miliar).

Sebelumnya, Presiden Jokowi meninjau jalan rusak di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara, pada Rabu 17 Mei 2023.

Jokowi mengatakan ada 13.000 kilometer jalan kabupaten di Sumut dalam kondisi rusak. Sementara jalan provinsi yang rusak diperkirakan mencapai 340 kilometer.

"Jalan provinsi (di Sumut) ada 3.005 kilometer, yang rusak kira-kira 340 kilometer. Jalan kabupaten ini yang banyak jalan rusak, dari 33.000 kilometer di Sumut, yang rusak kira-kira 13.000 kilometer. Salah satunya ini yang kita lihat di Labuhanbatu Utara," kata Jokowi. 

Dirinya mengaku ada 2.600 kilometer jalan nasional di Sumut. Dari total tersebut, 260 kilometer di antaranya mengalami kerusakan.

Baca Juga: Jusuf Kalla: Setahun Indonesia Bayar Hutang dan Bunga Sampai Seribu Triliun

"Kita lihat di Provinsi Sumut ini jalan nasional ada 2.600 kilometer, yang rusak kira-kira 260 kilometer, ini jalan nasional," ungkapnya. 

Jokowi menargetkan perbaikan jalan rusak di Sumut akan mulai paling lambat Juli mendatang. Perbaikan jalan rusak akan dikerjakan bersama-sama pemerintah provinsi,  kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat.

Ia mengatakan bahwa jalan rusak parah yang tidak bisa diperbaiki oleh pemerintah daerah akan diambil oleh pemerintah pusat.

"Semua yang di Sumur tetap sama, kita bagi, ada yang dikerjakan oleh Pak Gubernur, Pak Bupati, ada yang diambil alih pusat yang kira-kira kabupaten kota tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan," kata Jokowi. 

Jokowi menjelaskan perbaikan jalan rusak memerlukan waktu. Pasalnya, kondisi jalan rusak di Indonesia cukup banyak.

"Segera kita perbaiki tapi ini perlu waktu. Angkanya udah tahu semuanya, banyak dan ini tidak hanya di Sumatera Utara," jelas Jokowi. 

"Hanya sekarang yang diprioritaskan rusak berat dulu, utamanya jalan produksi, jalan logistik, karena menyangkut biaya logistik, biaya produksi, inflasi dan semuanya," kata Jokowi.