Dampak Harga BBM Naik, Sandiaga Uno Himbau Pelaku Usaha Kreatif untuk Berhemat

SuaraSumedang.id – Harga bahan bakar minyak (BBM) sudah naik per-3 September 2022, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menghimbau kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).

Diketahui, Pemerintah resmi menaikkan tarif BBM bersubsidi dan nonsubsidi sejak Sabtu, pekan lalu. Ada tiga jenis BBM mengalami kenaikan, yakni pertalite, solar dan pertamax.

"Kenaikan resmi berlaku 14.30 WIB," sebut Menteri ESDM Arifin Tasrif melansir dari Riaulink.com--jaringan Suara.com, Sabtu (3/9/2022).

Sandi berpesan kepada pelaku usaha, agar fokus kelola biaya belanja maupun pengeluaran.

Hal itu guna memitigasi peningkatan kebutuhan hidup, akibat inflasi serta kenaikan harga BBM subsidi.

“Intinya berhemat,” kata dia dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang dipantau secara virtual, Jakarta, Senin (5/9/2022).

Tidak hanya itu, Sandi menyarankan pelaku parekraf melakukan diversifikasi produk-produk ekraf.

Sehingga lebih mendapatkan potensi harga yang lebih terjangkau dan suplai yang lebih reliabel.

Upaya lain yang dapat dilakukan ialah menguatkan pengelolaan arus kas dengan bijak.

Baca Juga: Soal Penyaluran BLT BBM, Anggota DPR Minta Pemutakhiran Data agar Akurat

“Banyak yang bilang saat-saat sekarang cash is king, dan ini tentunya mendorong para pengusaha untuk memprioritaskan pengeluaran-pengeluaran yang betul-betul esensial,” ucapnya.

Lebih lanjut, pihaknya disebut sedang menghitung secara cermat dampak kenaikan BBM per hari ini.

Mengingat pelaku parekraf mendapatkan pukulan karena harga produk ekraf berpotensi meningkat akibat kenaikan harga bahan pasok utama produk tersebut.

Menparekraf itu memprediksi kenaikan harga BBM meningkatkan harga produk ekraf sekitar 10-20 persen.

Untuk peningkatan biaya transportasi ke destinasi wisata yang dijangkau melalui jalur darat maupun jalur laut.

Selain itu, Sandi akan mengajukan bantuan sosial untuk pelaku parekraf terutama masyarakat rentan yang memiliki pendapatan di bawah Rp3 juta ke Kementerian Keuangan jika diperlukan.