Menpora Beberkan "Jurus" Pemerintah agar Tidak Disanksi FIFA Imbas Tragedi Kanjuruhan

SuaraSumedang.id - Menteri Pemudah dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyebut pemerintah mengambil langkah hati-hati dalam menyelesaikan tragedi Kanjuruhan, agar Indonesia tidak terkena sanksi dari FIFA.

Sebagai informasi, pada 30 Mei 2015 lalu FIFA sempat menjatuhkan sanksi untuk Indonesia yakni berupa pencabutan keanggotaan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) selaku federasi sepak bola di Tanah Air.

Sanksi tersebut, larangan tim nasional maupun klub Indonesia mengikuti kompetisi internasional di bawah naungan FIFA dan AFC, serta larangan bagi setiap anggota hingga official PSSI mengikuti program pengembangan, kursus, atau latihan dari FIFA dan AFC selama sanksi belum dicabut.

"Jadi pemerintah menjaga betul di mana area pemerintah, dan pemerintah tidak mau masuk ke ranahnya federasi karena kita tidak mau terulang lagi seperti yang di tahun 2015, di mana pemerintah masuk terlalu dalam, sehingga FIFA melihat ada intervensi," kata Menpora Zainudin Amali, dikutip dari ANTARA.

Selama PSSI dibekukan dan Indonesia mendapat sanksi dari FIFA, tidak ada kompetisi resmi yang bergulir di Tanah Air hingga 13 Mei 2016.

"Ini saya jaga betul, tapi kita membantu dan memfasilitasi tanpa kita harus mengintervensi. Kemarin disepakati dan memang sebenarnya itu sudah jalan," ucapnya.

Menpora pun menyebut seluruh aturan baik aturan FIFA maupun aturan PSSI akan diintegrasikan termasuk dengan aturan-aturan kepolisian, khususnya tentang pengamanan.

"Nanti akan keluar jadi satu aturan yakni dari pihak Polri dengan tetap mengadopsi semua aturan di FIFA maupun PSSI. Sebenarnya FIFA dan PSSI kan sama, karena PSSI itu mengambil aturan dari statuta FIFA, jadi statuta PSSI itu sebagian besar adalah yang berlaku di FIFA," kata Zainudin Amali.

Selain itu, Kemenpora juga akan mengundang PSSI, berbagai klub sepak bola, organisasi suporter dan panitia untuk merancang kompetisi agar makin baik dan tragedi Kanjuruhan tidak terulang kembali.

Baca Juga: Heru Budi Hartono Diangkat Jadi PJ Gubernur DKI, Begini Tanggapan Anies Baswedan

"Jadi saya masih menjalankan fungsi sebagai Menpora, sama sekali saya tidak berfungsi sebagai wakil ketua TGIPF. Pak Presiden kan minta ke saya bersama-sama PSSI untuk mengevaluasi secara total tentang sistem pertandingan, manajemen pengamanan," ucapnya.

Tragedi Kanjuruhan sendiri terjadi setelah kerusuhan yang pecah selepas penonton memasuki lapangan Stadion Kanjuruhan, Malang seusai pertandingan BRI Liga 1 antara Arema FC vs Persebaya Surabaya yang berakhir dengan skor 2-3, Sabtu malam WIB.

Petugas pengamanan melepaskan tembakan gas air mata ke arah tribun sehingga menelan sedikitnya 131 korban jiwa, sementara 440 orang mengalami luka ringan, dan 29 orang luka berat.

Presiden Jokowi telah memerintahkan pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yakni diketuai oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Menpora Zainudin Amali, dan 13 anggota dari berbagai kalangan untuk menelusuri tragedi Kanjuruhan dalam kurun waktu satu bulan. [ANTARA]