Sebut Siap Nyapres, Ganjar Pranowo Disanksi PDIP: Melenceng dari Instruksi Partai

SuaraSumedang.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo baru-baru ini jadi sorotan terlebih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pasalnya, penyataan Ganjar Pranowo soal kesiapannya untuk maju dalam percaturan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 mendatang.

Ucapan Ganjar Pranowo pun langsung menimbulkan reaksi dari partainya PDIP.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristoyanto mengatakan, Ganjar Pranowo diberkan sanksi teguran secara lisan.

Menurutnya, sanksi tersebut merupakan hal yang wajar sekaligus untuk menegakkan disiplin kader.

Dikatakan Hasto, Ganjar dianggap telah melenceng dari instruksi partai nomor 4503/internal/DPP/X/2022.

Awalnya, Hasto menyampaikan, bahwa DPP PDIP bidang kehormatan partai telah melakukan persamaan terhadap penanganan kasus kader PDIP, termasuk terhadap kasus Ganjar.

"Pak Komar (Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan) ini selaku ketua DPP bidang kehormatan ini juga menerapkan equal treatment. Saya pun pernah diberikan sanksi sebagai sekjen partai, saksi teguran," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022). Dilansir dari suara,com.

Lebih lanjut, kata Hasto, sanksi berupa teguran pun ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputeri selaku ketua umum partai.

Baca Juga: Turut Dihadiri Penghulu dan Kenakan Baju Pengantin, Sule Nikahi Memes Prameswari?

Hasto mengatakan, Ganjar telah membelot dari instruksi partai. Meski begitu, kata dia, Gubernur Jawa Tengah tersebut tak dinyatakan melanggaran aturan partai atas ucapannya tersebut.

"Tadi juga Pak Ganjar Pranowo juga diberikan sanksi teguran karena tanggal 7 Oktober itu sudah dikeluarkan instruksi dari DPP PDIP ditandatangani oleh Ketum Partai ibu Megawati Soekarnoputri dan saya sebagai sekjen. Di sini ditegaskan tentang komunikasi politik," pungkasnya.(*)

Artikel ini telah tayang di suara.com berjudul: Ganjar Kena Sanksi Lisan karena Siap Nyapres, Sekjen PDIP Hasto Sebut Melenceng dari Intruksi Partai