Kumpulan Berita DPRD Terbaru Dan Terkini
-
Anggaran ITF Sempat Bengkak Jadi Rp5,2 Triliun, Jakpro: Itu Dulu Bunga Pinjaman
news -
Pemprov Sumbar Bantah Tak Izinkan Siswa Ujian Gegara Belum Bayar Uang Komite, Kadis Pendidikan: Masalah Komunikasi Saja
sumbar -
Tingkatkan Inovasi Pemerintahan, DPRD Sumut 'Contek' Resep Pemerintah Jabar
tantrum -
Diduga Cemburu, Pria di Ketapang Aniaya Anak Anggota Dewan, Terancam Pidana 2 Tahun Penjara
kalbar -
Nasib Buruh Kian Tertekan, Puluhan Pekerja di Sumbar Sambangi DPRD dan Desak UU Omnibus Low Dicabut
sumbar -
Anggaran ITF Mendadak Bengkak Jadi Rp5,2 Triliun, DPRD Jakarta: Dulu Nggak Segini
news -
PT Wika Disidak Dewan Bontang, Ditemukan 288 Pekerja Asal Luar Daerah, Ini Dalih Perusahaan
kaltim -
Ketua DPRD Sumbar Minta Kepala Daerah Pecat Kepsek yang Larang Siswa Ujian karena Nunggak Uang Komite
ranah -
Sebut Pemprov DKI Menganggarkan Pompa Kuras Sumur Resapan, Politisi PSI Heran: Harusnya untuk Meresap Air
news -
Tegas, Ketua DPRD Sumbar Desak Gubernur Pecat Kepsek yang Larang Siswa SMA Ujian Gegara Tak Bayar Uang Komite
sumbar -
Penerus Wali Kota Pekanbaru Resmi Dilantik, Disinggung Perkara Banjir hingga Sampah
riau -
Pantau Warga 24 Jam, Pemprov DKI Diminta Berikan BPJS Gratis Bagi FKDM Hingga Ketua RW
jakarta -
Pembangunan IKN Nusantara, Ini Hal yang Paling Disorot dan Dikhawatirkan, Bener Sih
kaltim -
Persilakan Anggotanya Nonton Langsung Formula E Jakarta, Ketua F-PDIP DPRD DKI: Saya Nonton di TV Saja
jakarta -
Harga TBS Anjlok, DPRD Pasaman Barat Panggil Seluruh Perusahaan Kelapa Sawit
sumbar -
Mahasiswa Kesehatan Majene Minta Tertibkan Perbub Usaha Sarang Walet
yoursay -
DPRD DKI Jakarta Minta FKDM, LMK hingga Ketua RW Dapat BPJS Ketenagakerjaan
jakarta -
Mobil Wakil Ketua DPRD Agam Masuk Jurang, Korban Luka-luka
sumbar -
Anggota DPRD DKI Turut Bersuara Tanggapi Rencana Kedatangan Miyabi, Syarif: Jangan, Ya Menolak
kalbar -
Banyak Program Anies Belum Tuntas Jelang Akhir Jabatan, DPRD DKI Soroti Proyek Sumur Resapan 1,8 Juta Titik
news -
Ada 10.000 ha Lahan Pertanian Padi Produktif di IKN Pusat Hanya Beri Kuota 1.500 ha, Wakidi: Kami Minta Kebijakan Khusus
kalbar