Suara.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah program pembangunan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum tuntas menjelang akhir masa kepemimpinannya pada Oktober 2022.
"Banyak yang tidak terselesaikan, misalnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pembuatan sumur resapan di 1,8 juta titik ternyata baru ada berapa puluh ribu," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah di Jakarta, Kamis (19/5/2022).
Selain soal sumur resapan, komisi yang membidangi pembangunan di Jakarta itu juga menyoroti pembangunan fasilitas pengelolaan sampah, Intermediate Treatment Facility atau ITF yang rencananya di empat titik, namun hingga saat ini belum ada yang terealisasi.
Ia mengatakan, Gubernur Anies baru meletakkan batu pertama yang dilakukan pada Desember 2018 di ITF Sunter namun hingga kini pembangunannya belum berjalan. Rencananya dua BUMD DKI mendapat penugasan pembangunan ITF itu, yakni Jakarta Propertindo/Jakpro dan Sarana Jaya.
"Ternyata sampai hari ini, sudah ada peletakan batu pertama tapi berkali-kali batu pertama dan tidak ada batu keduanya, mudah-mudahan masih ada sisa waktu berapa bulan ini ada kabar baik dari Jakpro maupun Sarana Jaya," ujarnya.
Dia juga menyoroti program perumahan dengan pembayaran uang muka (DP) nol yang belum tuntas.
Politisi PDI Perjuangan DKI itu menjelaskan Dinas Perumahan DKI memiliki target 14.500 kamar DP Nol dan sudah terealisasi sekitar 13 ribu kamar. Namun, lanjut dia, sebagian besar terselesaikan sebelum Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Walaupun sebagian itu adalah pembangunannya waktu sebelum Anies tapi karena setelah Pak Anies itu untungnya dia-lah tapi tinggal sekian ribu-lah," katanya.
Di sisi lain pihaknya menyayangkan sebaran program tersebut tidak merata dan terpusat di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Sedangkan kebutuhan masyarakat tidak hanya utara dan timur tapi ada pusat, barat dan selatan terutama selatan terkait normalisasi.
"Kan banyak masyarakat yang butuh bantuan tempat baru, ke depan Dinas Perumahan memperhatikan penyediaan rumah susun di Jakarta Selatan," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Ini Rapor Merah Anies Baswedan Menjelang Akhir Kepemimpinannya, Versi Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan
-
Pengin Putra Betawi Jadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Forkabi Desak Jokowi Angkat Marullah Matali Gantikan Anies
-
Profil Heru Budi Hartono, Calon Kuat Pengganti Anies Baswedan Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan