Suara.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah program pembangunan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum tuntas menjelang akhir masa kepemimpinannya pada Oktober 2022.
"Banyak yang tidak terselesaikan, misalnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pembuatan sumur resapan di 1,8 juta titik ternyata baru ada berapa puluh ribu," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah di Jakarta, Kamis (19/5/2022).
Selain soal sumur resapan, komisi yang membidangi pembangunan di Jakarta itu juga menyoroti pembangunan fasilitas pengelolaan sampah, Intermediate Treatment Facility atau ITF yang rencananya di empat titik, namun hingga saat ini belum ada yang terealisasi.
Ia mengatakan, Gubernur Anies baru meletakkan batu pertama yang dilakukan pada Desember 2018 di ITF Sunter namun hingga kini pembangunannya belum berjalan. Rencananya dua BUMD DKI mendapat penugasan pembangunan ITF itu, yakni Jakarta Propertindo/Jakpro dan Sarana Jaya.
"Ternyata sampai hari ini, sudah ada peletakan batu pertama tapi berkali-kali batu pertama dan tidak ada batu keduanya, mudah-mudahan masih ada sisa waktu berapa bulan ini ada kabar baik dari Jakpro maupun Sarana Jaya," ujarnya.
Dia juga menyoroti program perumahan dengan pembayaran uang muka (DP) nol yang belum tuntas.
Politisi PDI Perjuangan DKI itu menjelaskan Dinas Perumahan DKI memiliki target 14.500 kamar DP Nol dan sudah terealisasi sekitar 13 ribu kamar. Namun, lanjut dia, sebagian besar terselesaikan sebelum Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Walaupun sebagian itu adalah pembangunannya waktu sebelum Anies tapi karena setelah Pak Anies itu untungnya dia-lah tapi tinggal sekian ribu-lah," katanya.
Di sisi lain pihaknya menyayangkan sebaran program tersebut tidak merata dan terpusat di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Sedangkan kebutuhan masyarakat tidak hanya utara dan timur tapi ada pusat, barat dan selatan terutama selatan terkait normalisasi.
"Kan banyak masyarakat yang butuh bantuan tempat baru, ke depan Dinas Perumahan memperhatikan penyediaan rumah susun di Jakarta Selatan," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Ini Rapor Merah Anies Baswedan Menjelang Akhir Kepemimpinannya, Versi Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan
-
Pengin Putra Betawi Jadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Forkabi Desak Jokowi Angkat Marullah Matali Gantikan Anies
-
Profil Heru Budi Hartono, Calon Kuat Pengganti Anies Baswedan Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim