Kumpulan Berita IBU KOTA Terbaru Dan Terkini
-
Pernah jadi Gubernur Jakarta, PDIP Sebut Ahok Penuhi Syarat jadi Pimpinan Ibu Kota Baru Nusantara
news -
Jusuf Kalla: Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur Akan Memberikan Otonomi Lebih Baik
sulsel -
Sekjen PDIP Sebut Ahok Penuhi Syarat Jadi Kepala Otorita IKN
riau -
Sebut Ahok Penuhi Syarat Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara, Sekjen PDIP: Kami Serahkan ke Presiden Jokowi
sumbar -
Hasto PDIP Ungkap Banyak Nama Telah Dikantongi Jokowi untuk Pimpin IKN Nusantara, Siapa Saja?
news -
Proyek Pemindahan Ibu Kota di Masa Pandemi, Faldo Maldini: Justru Harus Belanja Lebih Banyak
news -
Bicara Sosok Potensial Pimpin IKN, Pengamat Blak-blakan: Magnet Jokowi Berpeluang Bersaing dengan Magnet Anies
news -
Paguyuban Pasundan Berharap Presiden Jokowi Tunjuk Ridwan Kamil Jadi Kepala Ibu Kota Negara Nusantara
jabar -
KPK Akan Awasi Pembangunan IKN Nusantara untuk Antisipasi Korupsi!
banten -
Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, Respons Prabowo Subianto Disebut Edy Mulyadi Macan yang Mengeong
jakarta -
Ketua DPRD DKI: Pemindahan Ibu Kota Negara Akan Berdampak pada Ekonomi Jakarta
jakarta -
Ridwan Kamil Sebut Pemerintah Kolonial Belanda Tak Desain Jakarta untuk Jadi Ibu Kota Negara
jabar -
Jakarta Ternyata Tak Dipersiapkan Jadi Ibu Kota Negara, Ridwan Kamil Ungkap Soal Ini
sumbar -
Novel Bamukmin: yang Diucap Edy Mulyadi adalah Pembelaan terhadap Rakyat Kalimantan
riau -
Sebut Kalimantan 'Tempat Jin Buang Anak' Polisi Segera Garap Edy Mulyadi
bekaci -
Pakar Hukum Tata Negara Kritik Pemindahan Ibu Kota: Sama Saja Mencabut Dasar Fundamental
bisnis -
Hotman Paris Soroti Ibu Kota Baru, Khawatir Harga Properti di Jakarta Menurun
entertainment -
Ibu Kota Negara Pindah, F-PDIP DKI: Jangan Berpikiran yang Jelek-Jelek soal Kebijakan Ini
jakarta -
Pemerintah Disebut Serobot Lahan untuk Pembangunan IKN, Kuasa Hukum Warga: Itu Tanah Warisan
bekaci -
Biodata Azam Khan, Viral Bilang Hanya Monyet yang Mau Membeli Rumah di IKN Nusantara Kalimantan Timur
kaltim -
Tak Setuju IKN Pindah ke Kalimantan, Pakar Hukum Tata Negara: Mencabut Dasar Fundamental
news