Suara.com - Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Muhammad Said Didu menanggapi PDIP yang menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara.
Said Didu menyinggung bahwa sikap PDIP ini membuat semakin jelas soal arah dan tujuan pemindahan Ibu Kota.
"Makin jelas arah dan tujuan pemindahan Ibu Kota," kata Said Didu melalui akun Twitter pribadinya pada Jumat, 28 Januari 2022.
Bersama pernyataannya, ia membagikan berita berjudul "Sekjen PDIP: Ahok Penuhi Syarat Jadi Kepala Otorita IKN".
Mealnsir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto berpendapat bahwa Ahok memenuhi syarat untuk menjadi kepala otorita IKN.
"Siapa yang akan diputuskan itu kami serahkan kepada Presiden Jokowi, hanya saja PDIP punya nama nama calon yang memenuhi syarat untuk itu, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama," kata Hasto, Kamis (27/1/2022).
Menurut Hasto, Ahok memiliki kepemimpinan yang cukup baik selama menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur di Jakarta.
Lebih lanjut, Hasto menyebut bahwa pengajuan Ahok sebagai calon kepala Otorita IKN di Kalimantan ini disampaikan dalam dialog antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Itu kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden, hanya saja ketika partai diminta kami punya nama-nama yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden," ungkapnya.
Baca Juga: PDIP Jagokan Ahok Jadi Kepala IKN, PKB Pasrah Saja Pada Keputusan Jokowi
Hasto mengatakan bahwa untuk mengelola IKN di Kalimantan, diperlukan pemimpin yang berani, visioner, dan memahami kultur kebudayaan bangsa.
Selain itu, ia menilai Kepala Otoritas perlu memiliki tata kelola dan tata kota yang baik serta memiliki orientasi terhadap gambaran tentang posisi Indonesia di kepemimpinan antar-bangsa.
Tak hanya itu, menurutnya, kepala otorita IKN juga perlu memiliki perencanaan yang memadukan antara gambaran "smart city" sebagai identitas yang mau dibangun di ibu kota negara, tetapi juga melekat dengan aspek kultural untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dari bangsa Indonesia.
"Juga dari pandangan geopolitik di mana sejak zaman Bung Karno, Kalimantan itu ditempatkan sebagai koridor yang strategis di dalam membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia," katanya.
Hasto mengaku bahwa ia mendengar ada banyak nama yang telah disaring dan dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi.
"PDIP meyakini siapa pun yang ditetapkan itu memenuhi kualifikasi yang diharapkan PDIP," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
Dianggap Layak Jadi Pimpinan IKN Nusantara, Politisi PDIP Singgung Kinerja Anies Baswedan
-
PPP: Kepala Otorita IKN Tidak Harus Ahok, Presiden Jangan Didikte
-
Budiman Sudjatmiko Tantang HNW Berdebat, Sebut Kesamaan PDIP dan PKS: Paling Jelas Ideologinya
-
Jokowi Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan, PDIP: Kami Sangat Setuju
-
PDIP Jagokan Ahok Jadi Kepala IKN, PKB Pasrah Saja Pada Keputusan Jokowi
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
KPK Geledah Rumah Eks Pj Sekda Pati, Dalami Kasus Suap Jabatan Desa yang Jerat Sudewo
-
Jakarta Ramadan Festival 2026, Bundaran HI Tampil Bercahaya Selama Bulan Suci
-
KPK Ungkap Modus Mobil Operasional Berpindah-Pindah di Kasus OTT Bea Cukai
-
Nasib 185 Lapangan Padel Tak Berizin di Jakarta: DPRD Minta Penertiban Bertahap dan Berkeadilan
-
Ramadan dan Lebaran Ubah Pola Perjalanan, Mobilitas Makin Terkonsentrasi Jelang Hari H
-
Kejagung Ajukan Banding Vonis 9 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah
-
Diduga Ilegal, Satgas PKH Segel Tambang Nikel Milik Bos Malut United
-
H-10 Lebaran, Menteri PU Targetkan Pantura Barat Bebas Lubang
-
ICW Desak PT Agrinas Pangan Nusantara Buka Informasi Pengadaan Pikap untuk Koperasi Merah Putih
-
Soal Ambang Batas Pemilu, PSI Tegaskan Kembali Semangat Reformasi