Kumpulan Berita KEBIJAKAN PUBLIK Terbaru Dan Terkini
-
Anak-Anak Tak Bisa Menunggu Hukum Sempurna untuk Dilindungi!
yoursay -
Pengamat UPN Veteran Jakarta Soroti Permasalahan MinyaKita, Sebut Pemerintah Mampu Turunkan Harga
jakarta -
Pakar Kebijakan Publik Unand: Efisiensi Anggaran Harus Adil, Pertimbangkan Kemampuan Daerah!
sumbar -
Efisiensi Anggaran vs Janji Politik, Pengamat: Kepala Daerah Wajib Tepati Janji Kampanye!
news -
Rakyat Harus Tabah! LPG 3 Kg Langka Akibat Kebijakan Pemerintah Larang Jual Lewat Pengecer
bisnis -
Kantin Sekolah Gigit Jari saat Program Makan Bergizi Gratis Jalan, Pakar UGM: Momentum Naikkan Level
jogja -
Generasi Muda, Ekonomi Berkelanjutan dan Arah Kebijakan Publik ke Depan
yoursay -
Akademisi UGM: Program Transmigrasi di Papua Masih Dibutuhkan
jogja -
Dukung Perombakan Pejabat di Lingkungan Pemprov DKI, Pengamat: Tingkatkan Sinergitas Antar Birokrasi Dari DKI ke DKJ
news -
Pengamat Kebijakan Publik Kaltim: Calon Gubernur Harus Pahami Kewenangan, Bukan Janji Perbaikan Jalan Nasional
kaltim -
Bagaimana Penanganan Mentawai Usai Lepas Status Daerah Tertinggal?
news -
Tulisan Terakhir Faisal Basri: Mengeruk Kekayaan Negeri Untuk Membangun Kerajaan Lewat Politik Dinasti!
bisnis -
Pengamat Ingatkan Konfrontasi Soal Isu RUU Pilkada Bisa Disusupi Ideologi Transnasional
news -
Pengamat Kebijakan Publik Ragukan Nilai IPM Pontianak: Saya Meragukan Data yang Dimiliki oleh BPS
kalbar -
Survei Lanskap: Elektabilitas Prabowo-Gibran Unggul di Jabar dan Jatim, Apa Saja Faktornya?
kotaksuara -
Kebijakan WFH Tak Signifikan Kurangi Kemacetan, Pengamat Sarankan KTT ASEAN Digelar di PIK
news -
Begini Masukan Google untuk Pemerintah Indonesia
denpasar -
Pemerhati Kebijakan Publik Minta Warga Sekitar Depo Pertamina Plumpang Dipindahkan
linimasa -
Desy Ratnasari Bicara Tentang Kepentingan Perempuan dalam Politik dan Kebijakan Publik
bandung -
Soroti Tuntutan Kades Jabatan 9 Tahun, Pengamat: Ada Bandarnya Tuntutan Aslinya Perpanjang Masa Jabatan Presiden
joglo -
Banyak Borok Terbongkar, Pengamat Minta Pertimbangkan Polri Tetap di Bawah Presiden atau Kementerian
news