Suara.com - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah buka suara terkait isu perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Trubus mengatakan, perombakan secara besar-besaran memang perlu dilakukan guna meningkatkan sinergitas antar birokasi guna mendukung status Jakarta yang sedang transisi menjadi kota global pasca tidak lagi mejadi ibu kota.
“Betul (agar sinergi birokrasi dapat ditingkatkan lagi), saya sangat mendukung, disamping itu kan DKI sudah bukan DKI lagi tapi statusnya kini menjadi DKJ,” ujar Trubus saat dihubungi wartawan, Kamis (14/11).
Trubus juga melihat, birokrasi di Pemprov DKI sebelumnya berjalan lambat dan rotasi yang nanggung cenderung lebih berbau politis karena statusnya yang masih menjadi Ibu Kota.
“Reformasi birokrasinya kemarin-kemarin itu berjalan lambat sekali, kebanyakan politik-politik saja. Karena dulu statusnya Jakarta DKI, nah sekarang sudah DKJ jadi memang harus dirombak semua,” kata Trubus.
Akademisi Universitas Trisakti ini juga melihat pelantikan 305 pejabat di lingkungan Pemprov DKI oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi sudah melalui pertimbangan yang matang.
“Ya menurut saya pelantikan ini didasari oleh pertimbangan, mungkin yang selama ini kinerjanya sudah lama san kurang optimal lagi dan memang harus ada rotasi. Selama ini juga kam memang di Pemprov DKI sendiri sangat minim terjadi perubahan struktur organisasi,” tandas Trubus.
Di sisi lain, ia juga melihat dengan dikembalikannya Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah juga menjadi salah satu pendorong untuk melakukan perombakan. Sebab, kata Trubus, Marullah merupakan orang lama di lingkunhan Pemprov DKI.
“Saya melihat masuknya Marullah Matali jadi Sekda, ini kelihatannya menjadi pendorong itu semua untuk melakukan perombakan, karena kam dia paham situasi,” pungakasnya.
Baca Juga: Pj Gubernur Teguh Pastikan Komitmen Sukseskan Pilkada Damai dan Tertib
Sebelumnya, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi melantik 305 pejabat administrator, pengawas, dan ketua subkelompok di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta.
Para pejabat yang dilantik, kata Pj Gubernur Teguh, telah melewati proses seleksi yang sedemikian ketat, dengan rekomendasi dan persetujuan sesuai kompetensi, serta pengalaman masing-masing di Pemprov DKI Jakarta.
"Proses pelantikan sudah mengalami proses yang lama, sejak Agustus lalu. Jadi, bukan suatu proses yang instan. Saya melakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kewenangan. Tidak ada faktor like and dislike, tidak ada faktor transaksional. Apabila ditemukan faktor itu, silakan Bapak dan Ibu bisa melaporkannya," ujar Pj. Gubernur Teguh.
Berita Terkait
-
Pj Gubernur Teguh Pastikan Komitmen Sukseskan Pilkada Damai dan Tertib
-
Wafat, Pj Gubernur Teguh Setyabudi Kenang Bupati Kepulauan Seribu Junaedi: Beliau Pekerja Keras
-
Pj Gubernur Jakarta Mutasi Ratusan Camat-Lurah, Ada Kepentingan Politik Pilkada?
-
Belum Sebulan jadi Pj Gubernur, Teguh Bongkar Ratusan Posisi Setingkat Camat-Lurah: Bukan Faktor Like & Dislike
-
Joko Agus Setyono Dicopot Pj Gubernur Setyabudi, Marullah Matali Kembali Isi Jabatan Sekda DKI
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
Terkini
-
Dewas KPK Nyatakan Istri Tersangka Kasus K3 Bersalah, Dihukum Minta Maaf Secara Terbuka
-
Waspada! Ini 9 Daerah Rawan dan Langganan Banjir di Jakarta
-
Update Banjir Jakarta: 11 RT Masih Terendam, Ketinggian Air di Bawah 50 Cm
-
Pilkada Langsung vs Lewat DPRD: PKS Masih Kaji, Ajak Semua Pihak Bahas dengan Kepala Dingin
-
Belum Masuk Prolegnas, Komisi II DPR Sebut Wacana Pilkada Lewat DPRD Belum Dibahas
-
KUHP dan KUHAP Mulai Berlaku, Puan Maharani: Momen Bersejarah untuk Indonesia
-
Pilkada Lewat DPRD, Lemhannas Sudah Serahkan Kajian Rahasia ke Prabowo
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP Mulai Lobi Fraksi Lain di Parlemen
-
Arus Pendek Listrik Bikin Rumah Lapak di Kebon Jeruk Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan ke Lokasi
-
Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD, Sikap PDIP Dinilai Tak akan Banyak Mengubah Arah