/
Senin, 19 September 2022 | 19:04 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Suara.com/Bagaskara)

Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya mengatakan bahwa ia melihat ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa dilaksanakan dengan tidak jujur dan tidak adil.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto berbalik menuding SBY menuduh tanpa didasari fakta. Hasto menganggap SBY menaruh kecurigaan dan kekhawatiran yang berlebihan.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional Demokrat yang digelar di Jakarta pada 15 September 2022 lalu, SBY juga menyampaikan dugaan dalam Pilpres 2024 nanti ada pihak yang menginginkan hanya ada dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang boleh berlaha.

Menanggapi perkataan SBY tersebut, Hasto mengatakan keberatan atas pernyataan yang dikumandangkan SBY. Menurutnya, seharusnya Rapimnas digunakan untuk menyampaikan politik kebenaran.

"Rapimnas hendaknya dipakai untuk menyampaikan politik kebenaran, bukan politik fitnah. Kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung pada pemerintahan Joko Widodo,” kata Hasto dalam Konferensi Pers yang dilakukan secara online pada Minggu, 18 September 2022.

TUDINGAN KECURANGAN DEMOKRAT PADA PEMILU 2009

TUDINGAN ADANYA SISTEM PEMILU YANG DIUBAH

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (sumber: Suara.com/Novian Ardiansyah)

Hasto menyampaikan adanya dugaan SBY mengubah sistem Pemilu dan meniadakan nomor urut pada Pemilu 2009, sehingga membuat semakin kompleks.

"Ini ada dalil dari Afrika, 'semakin kompleks pemilu, semakin mudah dimanipulasi'. Perubahan sistem Pemilu saat itu dilakukan 4 bulan sebelum Pemilu, itu seharusnya tidak boleh,” tegas Hasto.

Hasto pun adanya manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu 2009. Menurutnya, DPT dimanipulasi begitu masif di bawah kepemimpinan SBY. “Zaman Pak Harto saja nggak pernah lakukan manipulasi DPT. Ini dapat dimanipulasi secara masif,” katanya.

Manipulasi DPT merupakan sumbangsih terbesar atas kemenangan SBY pada Pemilu 2009, menurut Hasto. Dan ia pun memastikan, dokumen Pemilu 2009 tersebut, sudah dimusnahkan untuk menutupi jejak.

Baca Juga: Program Pemutihan Pajak Sampai 15 Desember, Jangan Sampai Kelewatan

Load More