Jokowi Perintahkan TNI-Polri Tindak Tambang dan Ekspor Ilegal

TANTRUM - Presiden Joko Widodo menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri tahun 2023 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu.

Presiden memerintahkan TNI dan Polri untuk menjaga keberlangsungan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam di dalam negeri.

"Tugas TNI, Polri adalah menjaga agar namanya industrialisasi, hilirisasi itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan," kata Presiden.

Presiden menekankan mengenai pentingnya hilirisasi sumber daya alam Indonesia untuk menghasilkan nilai tambah perekonomian.

"Temanya yang dipilih TNI, Polri adalah yang berkaitan dengan produktivitas, dengan transformasi ekonomi, saya lebih banyak menyampaikan mengenai pentinganya hilirisasi," ujarnya.

Presiden memerintahkan agar aparat menindak tegas pertambangan dan ekspor ilegal karena dapat mengganggu proses hilirisasi dan industrialisasi. Ekspor sumber daya alam secara ilegal juga dapat mengurangi penerimaan negara.

“Kalau ekspor ilegal misalnya timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang,” ujar dia.

Jokowi berharap TNI, Polri, dan jajaran terkait lainnya dapat bergerak cepat menindak pertambangan dan ekspor ilegal, tanpa perlu menunggu penjelasan dari dirinya.

“Sehingga tugas TNI, Polri, kalau di laut ya Polisi Air, Badan Keamanan Laut, TNI AL, misalnya, dan saya kira sudah mengerti apa yang dilakukan tak perlu saya jelaskan,” kata Presiden Jokowi.

Baca Juga: Ada Cairan di Mata, Indra Bekti Segera Lakukan Operasi, Aldila Mohon Doa

Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam rapim TNI dan Polri bertujuan memberikan pembekalan dan pengarahan.

Adapun rapim TNI dan Polri membahas berbagai hal terkait tugas pokok dan fungsi terkait kedua lembaga keamanan tersebut, salah satunya tentang pengamanan Pemilu 2024.

Selain pengamanan Pemilu, juga dibahas terkait dukungan Polri terhadap agenda strategis nasional tahun 2023.