Setelah Telegram, Kominfo Kejar Aplikasi Lainnya?

Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dijadwal untuk bertemu para petinggi perusahaan teknologi asing yang memiliki layanan di Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka memerangi konten radikalisme yang kian marak.

Ditemui usai meresmikan Google Lounge di Jakarta, Rudiantara menjelaskan bahwa pihaknya telah mengatur jadwal untuk bertemu dengan para petinggi pemain layanan over the top (OTT).

"Sudah dijadwalkan bertemu saya dalam wakut dekat. Saya maunya bertemu dengan pengambil keputusannya, tidak mau pegawai receh," ujarnya pada Rabu (19/7/2016).

Tanpa merinci siapa saja yang ditemui, Rudiantara hanya mengungkapkan bahwa langkah ini dilakukan untuk melindungi masyarakat Indonesia di dunia digital.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir layanan Telegram karena dianggap menjadi medium propaganda kelompok teroris pada Jumat (14/7/2017).

Aksi pemblokiran Telegram segera menuai reaksi keras dari masyarakat. Mereka menilai bahwa langkah ini gegabah dan cenderung terburu-buru.

Dia berkilah bahwa pihaknya telah mengirimkan enam surat peringatan kepada Telegram sejak 2016. Namun, permintaan pemerintah Indonesia tidak pernah digubris.

Kini, Rudiantara mengaku tengah berkomunikasi dengan Telegram untuk berkolaborasi di masa depan dalam rangka memerangi paham radikal.

"Saya sampaikan sekarang temen-temen sedang berkomunikasi terus dengan Telegram. Fokusnya adalah menyiapkan semacam tatacara. Nah, ini yang penting kalau nanti kedepan ada sesuatu konten yang dianggap bertentangan dengan aturan radikalisme terorisme, telegram juga bisa meresponnya secara cepat," tutupnya.

Baca Juga: Telegram Harus Penuhi 4 Syarat Kominfo Agar Tak Diblokir