Suara.com - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menilai idealnya dana riset tidak hanya mengandalkan pemerintah namun lebih banyak berasal dari industri.
"Di negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam lebih banyak dana riset yang berasal dari industri, dibandingkan pemerintah, " ujar Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, Muhammad Dimyati di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/2/2019).
Saat ini, kata dia, persentase anggaran riset Indonesia lebih banyak dari pemerintah yakni 84 persen. Sebanyak 16 persen sisanya baru dari industri.
Menurut Dimyati, hal ini terjadi karena banyak industri yang lebih memilih membeli inovasi dari luar dibandingkan melakukan riset sendiri.
"Industri alaminya mencari untung, oleh karena itu kita berikan sesuatu yang menguntungkan bagi industri jika melakukan riset," kata dia.
Untuk itu dalam waktu dekat pihaknya berencana memberikan pengurangan pajak bagi industri yang melakukan riset. Bahkan, Dimyati memperkirakan pengurangan pajak bisa sampai tiga kali lipat dari dana riset yang dikeluarkannya.
Pihak DPR juga telah menyetujui pengurangan pajak sebagai insentif atas riset yang dilakukan. Dimyati menyebut jika RUU belum juga disahkan maka kemungkinan akan ada Peraturan Presiden tentang insentif tersebut.
Berita Terkait
-
Ekonom Nilai Target Pajak Naik 12% di RAPBN 2027 Tak Realistis
-
RAPBN 2027: Defisit Anggaran Turun, Tapi Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 876 Triliun
-
Riset CORE Ungkap Trik Pemerintah Sembunyikan Utang, Dari Whoosh hingga Burden Sharing BI
-
Bukan Pertumbuhan Ekonomi, Riset CORE Bongkar RAPBN 2027 Justru Bikin Anggaran Makin Ketat
-
Riset Ungkap Tekanan Finansial Warga RI, 38% Pendapatan Bulanan Habis buat Kebutuhan Keluarga
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
21 Ribu Warga Yogyakarta Terdampak Perubahan Desil, Wali Kota Siapkan Refocusing Anggaran
-
Doa Shin Tae-yong: Semoga Ada Solusi Terbaik buat Jakmania dan Manajemen Persija
-
Persib Bandung Wajib Waspada! Teja Paku Alam Ungkap Ancaman Serangan Balik Manila Digger
-
Bisikan Sang Ayah Bikin Agil Bangkit, Mahasiswa UT Ini Raih Podium Campus League
-
Penanganan Karhutla Jangan Cuma Hitung Luasan, Pakar UGM Soroti Habitat Satwa
-
Kader PDIP Jadi Tersangka Kasus Intimidasi Dokter Icha di NTT, Hasto Buka Suara
-
Tangis Pecah Gus Yahya, LPJ PBNU 2021-2026 Diterima Muktamar ke-35 NU
-
Penuhi Panggilan sebagai Saksi, BPKH Tegaskan Komitmen Dukung Penegakan Hukum
-
Simak Rekayasa Lalu Lintas dan Lokasi Parkir Merdeka Run 81 Tahun Indonesia Besok
-
Geger Skandal Sekpri vs Wabup Sumedang: Rumah Dinas Jadi Sorotan, Pemprov Turun Tangan