Suara.com - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berharap pemerintah dapat memberikan tarif khusus sebagai insentif bagi pinjaman online atau fintech lending demi mendukung inklusi keuangan saat pajak ekonomi digital diberlakukan.
"Kita berharap kalaupun ada perpajakan, kita ingin adanya suatu tarif khusus sebagai insentif dengan masa waktu yang cukup panjang," ujar Ketua Harian AFPI Kuseryansyah kepada Antara di Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Kuseryansyah menjelaskan bahwa salah satu misi fintech lending ini kan adalah inklusi keuangan dengan menggarap segmen pasar yang unbankable serta menyasar masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah atau middle low income.
Dengan profil risiko yang lebih tinggi, risiko yang selama ini dihindari oleh bank dan lembaga keuangan lainnya, fintech lending perlu diberikan berbagai insentif oleh pemerintah.
Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengupayakan pendekatan untuk memungut pajak dari kegiatan ekonomi digital yang selama ini belum dilakukan optimal untuk menambah penerimaan bagi negara.
Sri Mulyani menegaskan upaya ini harus dilakukan karena setiap kegiatan ekonomi di Indonesia harus dipungut pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Dia memastikan pengenaan tarif pajak penghasilan dari setiap transaksi ekonomi digital akan tetap sama dengan kegiatan jual beli atau transaksi konvensional.
Namun, menurut dia, yang membedakan adalah tata cara pungutan karena Badan Usaha Tetap (BUT) yang terlibat dalam kegiatan ekonomi digital tidak seluruhnya mempunyai perwakilan di Indonesia.
Salah satu pendekatan pungutan yang diupayakan adalah kewajiban perpajakan berdasarkan seberapa banyak transaksi ekonomi atau volume kegiatan yang diperoleh dalam satu negara.
Baca Juga: Satgas Temukan 140 Fintech Ilegal, Minta Penjelasan Kominfo
Menurut Sri Mulyani, pendekatan pungutan ini dapat dilakukan secara fair berbasis informasi dari penjualan, iklan maupun data-data lainnya serta mampu terintegrasi.
Berita Terkait
-
Sidoarjo Pride! Dari Kota Udang ke Dunia Digital, Cerita Bimasakti Bikin Transaksi Makin Simpel
-
KPPU Hukum 97 Pinjol, Denda Fantastis Rp755 Miliar Menanti
-
Perkuat Ekosistem Trading, Perusahaan Broker Global Tempuh Jalan Transformasi
-
Di WEF 2026, Dirut BRI Ungkap Peluang Akselerasi Bisnis Fintech di Indonesia
-
OJK Beberkan Update Kasus Gagal Bayar P2P Akseleran
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
- Sepeda Lipat Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Rekomendasi Terbaik untuk Gowes
Pilihan
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
Terkini
-
Hazelight Umumkan Rekor Penjualan: Split Fiction Laku 7 Juta Kopi, It Takes Two 30 Juta
-
8 HP Midrange Murah Kamera Bagus dengan Fitur Tahan Air, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
GTA 6 Online Diprediksi Rilis Lebih Cepat, Ada Peningkatan Gameplay
-
Komdigi Sanksi Google Buntut YouTube Tak Patuh PP Tunas
-
Meta Mulai Patuhi PP Tunas Komdigi, Anak 16 Tahun Dilarang Punya Facebook-Instagram-Threads
-
63 Kode Redeem FF Max Terbaru 9 April 2026: Raih M1014 Undersea dan Mobil Amfibi
-
35 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 9 April 2026: Klaim FC Points, Gems, dan Pack Liga Champions
-
HP Murah Infinix Hot 70 Muncul di Google Play Console, Usung Memori Lega
-
5 Rekomendasi Tablet Murah Harga Rp1 Jutaan, Baterai Awet dan Cocok untuk Belajar
-
7 HP Rp2 Jutaan Kamera 108MP dengan Stabilizer, Hasil Jepretan Jernih Mirip iPhone