Suara.com - Zoom mengumumkan akan membagikan laporan transparansi pertamanya pada akhir tahun ini, di sebuah blog oleh CEO Eric Yuan yang melacak kemajuan pembekuan fitur 90 hari untuk mengatasi masalah privasi dan keamanan.
Pembekuan diberlakukan setelah penggunaan Zoom meningkat drastis selama pandemi virus Corona (Covid-19) dan mengungkapkan kelemahan privasi serta keamanan dalam perangkat lunak tersebut.
"Kami telah membuat kemajuan signifikan dalam mendefinisikan kerangka kerja dan pendekatan untuk laporan transparansi yang merinci informasi terkait permintaan yang diterima Zoom untuk data, catatan, atau konten. Kami berharap dapat menyediakan data Q2 fiskal dalam laporan pertama kami akhir tahun ini," tulis Yuan dalam unggahan blog, seperti dikutip dari The Verge, Kamis (2/7/2020).
Dalam blognya, Yuan juga merujuk pada panduan yang baru dibuat dan merinci bagaimana perusahaan menanggapi permintaan pemerintah untuk data Zoom, jenis data yang dikumpulkan Zoom, hingga praktik penyimpanan data perusahaan. Selain itu, Zoom juga telah memperbarui kebijakan privasinya.
Sebelumnya, Zoom telah menjadi sorotan bagaimana perusahaan menangani datanya. Baru-baru ini, perusahaan menangguhkan satu akun di Hong Kong dan dua di Amerika Serikat, untuk mengadakan pertemuan virtual memperingati pembataian Tiananmen Square setelah pemerintah China memberi tahu Zoom tentang pertemuan tersebut.
Zoom kemudian mengaktifkan kembali akun dan mengatakan sedang mengembangkan teknologi yang akan memungkinkan perusahaan menghapus atau memblokir akun individu berdasarkan geografi. Jika teknologi itu sudah tersedia, Zoom dapat memblokir pengguna dari China menghadiri rapat pertemuan, alih-alih menutup seluruh pertemuannya.
Kelompok advokasi Access Now sebelumnya menulis surat kepada Zoom untuk merilis laporan transparansi pada 19 Maret, dan perusahaan mengumumkan akan menerbitkan laporan pada akhir tahun ini.
"Meskipun Zoom telah mengambil langkah-langkah selama 90 hari terakhir untuk memperbarui beberapa praktik keamanan dan privasi, Zoom menunda laporan transparansi. Itu mengisyaratkan bahwa Zoom tidak memprioritaskan pelaporan," kata Isedua Oribhabor, analis kebijakan Amerika Serikat untuk Access Now.
Tekanan yang dihadapi Zoom dari pemerintah China untuk membatasi akun menggarisbawahi mengapa laporan transparansi itu penting. Tanpa itu, pengguna Zoom tidak memiliki wawasan tentang sejauh mana campur tangan pemerintah dengan akun dan data pribadi.
Baca Juga: Enkripsi End-to-end Hanya untuk yang Bayar, Zoom: Untuk Permudah FBI
Unggahan yang ditulis Yuan juga membahas mengenai upaya lainnya yang dilakukan Zoom, termasuk komitmen untuk menawarkan enkripsi end-to-end kepada semua pengguna, mengaktifkan kata sandi rapat secara default, berkonsultasi dengan Alex Stamos dan pakar keamanan lainnya, meluncurkan dewan CISO, dan bekerja dengan pihak ketiga untuk membantu menguji keamanan produknya.
Berita Terkait
-
Pengguna Zoom & Netflix Meningkat, Pemerintah Kenakan Pajak Per 1 Juli 2020
-
5 Standar Keamanan Aplikasi Panggilan Video, Daftar 12 Apps Aman Dipakai
-
Google Meet Kini Terintegrasi dengan Gmail
-
Hore, Enkripsi End-to-end Zoom Bisa Dinikmati Gratis
-
Saingi Zoom, Google Duo Kini Bisa Tampung 32 Peserta Video Call
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam
-
Dari Pencurian Ayam hingga Bentrok Jalanan: Mengapa Amuk Massa Terus Berulang?
-
Dari Made in Indonesia ke Made by Indonesia, Mendorong Produk Lokal Naik Kelas
-
Presiden Prabowo Diminta Segera Evaluasi Kinerja Mendag, Ada Apa?
-
Abdul Wahid Menunggu Vonis, Berharap Putusan Benar-benar Adil
-
Puluhan Tangki Tiap Musim Kemarau Tak Selesaikan Masalah, Warga Kemesu Minta Pencarian Sumber Air
-
Kasus Hutan Lindung Tanjung Piayu, PT GTP Resmi Jadi Tersangka Korporasi
-
9 Rekomendasi Parfum yang Cocok untuk Zodiak Taurus, HMNS hingga Mykonos
-
Kebakaran Hebat Landa Permukiman Padat di Kebayoran Lama, 28 Unit Damkar Dikerahkan