Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyebut Indonesia membutuhkan pusat data nasional. Nantinya, pusat data nasional bisa digunakan untuk berbagai kepentingan bangsa dan negara.
Dilansir ANTARA, Menkominfo mengatakan melalui big data, semua program algoritma bisa meramal satu bangsa akan berada di mana di tahun tahun kemudian.
"Apabila data tidak dikelola baik, kita sendiri tidak tahu masa depan kita akan ada di mana," sebut Menteri Johnny di Bitung, Sulawesi Utara, Rabu (29/7/2020).
Ia melanjutkan, apabila data tidak dikelola baik, bisa berpindah tangan lintas negara akibatnya data bisa dikuasai bangsa-bangsa lain.
"Mereka bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan bangsa kita di masa datang. Data menjadi sangat strategis, maka pusat datanya pun harus memenuhi syarat-syarat strategis," katanya.
Syarat-syarat tersebut, menurut Menkominfo yaitu tersedianya lahan yang memadai dengan semua syarat-syarat geologi.
Kedua, memiliki infrastruktur penunjang utama pergelaran kabel fiber optik, tersedianya power suplai memadai dan terhubung dengan satu atau dua sumber.
Selanjutnya ketiga, adalah aksesibilitas transportasi.
"Karena satu data pusat sangat strategis, maka aksesibilitas harus baik," ujarnya.
Baca Juga: Bitung Ikut Jadi Kandidat Lokasi Pembangunan Pusat Data Nasional
Misalnya dalam satu keadaan luar biasa maka baik sistem keamanan ring paling luar (military base terjaga, kamtibmas terjaga) dan sistem keamanan paling dalam juga berlapis (sistem sekuriti termasuk manpower).
"Karena data sangat strategis, data terkait masa depan bangsa dan negara, nah dalam rangka mengambil kebijakan menempatkan lokasi data tidak hanya terkait dengan ketersediaan lahan, tapi aspek-aspek lain juga menjadi perhatian," katanya.
Berita Terkait
-
Diperiksa di Bui, Plate Lempar Tanggung Jawab Proyek PDNS ke Bawahan yang Jadi Tersangka
-
Ada Korupsi PDNS, Komdigi Pastikan Proyek Pusat Data Nasional Jalan Terus
-
Eks Dirjen Kominfo Tersangka Korupsi, Meutya Hafid Bungkam Ditanya Kelanjutan PDN
-
Bukan Kasus Biasa, Korupsi PDNS Ungkap Bobroknya Tata Kelola Digital RI
-
Skandal PDNS Rp959 Miliar, Mantan Menkominfo Budi Arie Ungkap Perannya
Terpopuler
- 4 Rekomendasi Merk Rice Cooker yang Awet dan Bagus untuk Pemakaian Jangka Panjang
- Feng Shui Rumah Menghadap Utara, Lakukan 4 Tips Ini agar Energi Seimbang dan Bawa Hoki
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Warga Teror Pekerja Stadion Sudiang, Pembangunan Tribun Selatan Terpaksa Ditinggalkan
- 5 Pilihan HP Samsung RAM 12 GB Agustus 2026, Performa Ngebut Anti Lag
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Polresta Cirebon Sita 6.964 Butir Obat Keras Ilegal, Tiga Pengedar Ditangkap
-
Kolaborasi Kampus dan Industri Dinilai Penting untuk Bangun Kota Berkelanjutan
-
Mahasiswa Tersangka Tabrak Lari di Bandung Mengemudi dalam Kondisi Mabuk
-
Kasus Hafalan Ad-Dhuha Berhadiah Miras di Sound Project Dilimpahkan ke Polda Metro Jaya
-
Pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan di Tangerang Beraksi Saat Mabuk, Pintu Rumah Korban Tak Terkunci
-
Donald Trump Ingin 3 Periode, Bakal Tabrak Konstitusi AS?
-
Tak Ditemukan Tanda Kekerasan, Penyebab Kematian Sutrimo Masih Misteri
-
Bencana Karhutla Bukan Soal Tak Mampu, Masalahnya Ada di Komitmen
-
Amplop Raja Juli Menyusut SGD2.000, KPK Buka Peluang Periksa Ajudan hingga Kapolres Kuansing
-
Korban Tolak RJ, Sidang Kasus Pengeroyokan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Berlanjut