Suara.com - Pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya menilai, dugaan kebocoran data aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bisa mencoreng nama Indonesia di mata dunia.
"Ini mencoreng nama Indonesia di mata dunia karena eHAC diwajibkan untuk diinstal bagi orang asing yang masuk ke Indonesia. Artinya, kita menyertakan bertanggung jawab dan mampu mengamankan informasi yang diberikan," kata Alfons saat dihubungi Suara.com, Selasa (31/8/2021).
Selain itu, ia menilai pihak CERT (Computer Emergency Response Team) Indonesia dan tim IT Kemenkes perlu diberikan catatan merah. Sebab, mereka sudah dikontak tapi tidak ada tanggapan hingga berminggu-minggu.
"Catatan merah juga perlu diberikan kepada tim IT Kemenkes yg dikontak tapi tidak ada tanggapan sampai berminggu-minggu. Demikian juga CERT Indonesia yg di kontak dan diinformasikan tetapi tidak memberikan tanggapan sama sekali pada waktunya," papar Alfons.
Alfons juga menyorot tanggapan Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes, Anas Ma'ruf. Dalam konferensi pers virtual, Anas menyebut dugaan kebocoran data hanya terjadi pada aplikasi eHAC versi lama.
"Apa bedanya eHAC lama dgn eHAC baru, kalau mengelola database ya artinya bertanggung jawab mengamankannya. Ini database penting diumbar di internet dan tidak dienkripsi," tegasnya.
Setidaknya ada dua poin yang disorot Alfons. Pertama, tidak mengamankan data dan akses dengan benar, bahkan akun adminnya bisa diambil. Kedua, menyimpan database di internet. Ia menilai langkah itu sudah salah.
"Lalu santai saja simpan data di internet lalu tidak dienkripsi," tambahnya.
Lebih lanjut Alfons mengatakan, apabila ada peretas jahat, mereka bisa saja mengubah data hasil test.
Baca Juga: Data eHAC Tercecer di Internet, Pemerintah Harus Minta Maaf
"Bisa kamu bayangkan kekacauan yang potensial terjadi di masa pandemi ini. Misal, database orang positif diganti negatif atau sebaliknya," kata Alfons.
Alfons juga menilai pengembang eHAC sebelumnya perlu diminta penjelasan kenapa hal ini bisa terjadi. Ia berharap pihak pengembang bisa memberikan penjelasannya.
"Tetapi yang jelas, hal ini mencoreng nama Indonesia karena mau minta data orang tetapi tidak mampu mengamankan dan mengelola dengan baik," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Registrasi SIM via Face Recognition, Pemerintah Diminta Ingat Lagi Kasus Kebocoran Data Dukcapil
-
Deteksi Dini Bahaya Tersembunyi, Cek Kesehatan Gratis Tekan Ledakan Kasus Gagal Ginjal
-
Berantas TBC Lintas Sektor, Pemerintah Libatkan TNI-Polri Lewat Revisi Perpres
-
Lowongan Kerja Kemenkes Oktober 2025: Ini Jadwal, Posisi, Syarat dan Cara Daftarnya
-
Buntut Ribuan Siswa Keracunan, Kemenkes Terbitkan Aturan Baru Keamanan Pangan untuk Program MBG
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
Pilihan
Terkini
-
5 Smartwatch Terbaik untuk Naik Gunung di Bawah Rp1 Juta, GPS dan Kuat Suhu Ekstrem
-
Xiaomi Unggah Teaser, Peluncuran POCO X8 Pro ke Indonesia Makin Dekat
-
Poster Ungkap Kisaran Harga POCO M8 5G: HP Murah dengan Layar 3D Curved
-
51 Kode Redeem FF 7 Januari 2026: Bocoran Karakter Ninja dan Renovasi Map Peak
-
34 Kode Redeem FC Mobile 7 Januari 2026: Klaim Schmeichel Gratis dan Kompensasi Bug
-
4 Tablet Murah Xiaomi Performa Stabil untuk Kerja dan Hiburan, Mulai Rp1 Jutaan
-
Mudahnya Menambahkan Bingkai di Word: Ciptakan Dokumen yang Menarik!
-
Bagaimana Data CPI dan Level JISDOR Menentukan Pengaturan Perdagangan IDR Mingguan
-
Nvidia Pamer Trailer Resident Evil Requiem, Ungkap Dunia Horor yang Lebih Luas
-
HP Gaming Terjangkau RedMagic 11 Air Muncul di Geekbench, Usung RAM 16 GB