Tiket ke Pulau Komodo Selangit, Pengelolaan Situs Warisan Dunia Bukan Cuma Soal Tarif

Situs yang dibangun di tahun 708 ini terbentang di atas bebatuan seluas 98 hektar. Tiap tahun, situs ini didatangi sekitar 2,8 juta pengunjung.

Untuk memasuki situs ini, pengunjung tidak wajib membayar. Kawasan pariwisata ini bahkan terbuka 24 jam. Namun untuk memasuki tempat khusus, seperti gereja, pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar 11 euro (setara Rp. 167.000).

Dari sini kita melihat bahwa pengenaan tarif tidak selalu menjadi opsi yang dipilih untuk memastikan aspek keberlanjutan sebuah situs warisan. Memastikan daya tarik kawasan sekitar seperti restoran, areal perkemahan, resort, fasilitas, dan aksesibilitas tampaknya menjadi pilihan yang diambil untuk mendapatkan kontribusi secara ekonomi dari pengunjung.

Meski demikian, tidak sedikit situs yang berbayar di Perancis, seperti Istana Versailles. Besaran tarifnya bervariasi mulai dari 18 euro (setara Rp. 273.000), hingga 108 euro (setara Rp. 1.639.000).

Adapun variasi ini tergantung dari pilihan paket kunjungan yang tersedia. Ada 13 paket yang bisa dipilih pengunjung berdasarkan bujetnya. Misalnya paket tanpa harus ikut antrean, ketersediaan audio visual berbagai bahasa, ditemani pemandu resmi yang profesional, tiket terusan situs sekitarnya hingga jamuan hidangan mewah ala kerajaan.

Variasi paket ini membuat pesona Istana Versailles tetap bisa dinikmati pengunjung dari berbagai kalangan di seluruh dunia. Tiap tahun situs ini kedatangan sekitar 10 juta pengunjung.

Sedangkan untuk memastikan pengelolaan situs yang berdasarkan konsepsi pembangunan berkelanjutan, tindakan terukur secara rutin dilakukan oleh pengelola dengan memublikasikan hasil kerja serta strategi-strategi untuk mencapainya. Publikasi ini tentu sebagai cerminan keseriusan pengelola terhadap nilai pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dalam strategi operasional mereka.

Dua contoh ini membuktikan bahwa pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan tak selamanya membutuhkan tarif yang tinggi. Alih-alih mematok harga selangit, akses gratis dan diferensiasi paket kunjungan ditambah dengan peningkatan daya tarik di sekitar situs menjadi pilihan mereka dalam pengelolaan situs-situs tersebut.

Sebaliknya, penetapan harga yang terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan standarisasi kualitas pelayanan bisa berdampak buruk bagi pengalaman pengunjung. Perbandingan harga dengan nilai pelayanan tambahan seperti daya tarik, fasilitas, dan sulitnya aksesibilitas berpotensi memunculkan ulasan buruk terhadap suatu situs warisan budaya.

Baca Juga: Beredar Foto dan Video Peserta Unjuk Rasa di Labuan Bajo Terluka, Diduga Saat Bentrok Dengan Petugas

Rekomendasi untuk model pengelolaan yang berkelanjutan

Untuk desain jangka panjang, pengelolaan pariwisata tak bisa hanya berlandaskan kepentingan ekonomi. Aspek lainnya seperti pengalaman wisatawan, pelestarian situs-lingkungan, inklusivitas, dan aksesibilitas publik harus menjadi kesatuan yang utuh untuk dipahami bersama. Untuk itu penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yaitu:

1) mendefinisikan ulang kedudukan situs warisan Indonesia di tengah lembaga pendidikan formal. Ini penting untuk menumbuhkan rasa memiliki, apresiasi, dan kebanggan terhadap warisan bangsa.

2) inovasi pengelola diperlukan untuk memberikan opsi-opsi kunjungan wisatawan. Kreativitas tersebut dapat berbentuk pengembangan, ekspansi atraksi dan wilayah sekitar situs, dan penyusunan itenerary (rencana perjalanan) kepada pengunjung. Tujuannya untuk membagi kelompok pengunjung sesuai minat kunjungan mereka. Apakah untuk sekadar berkunjung dan berekreasi, mempelajari cerita dan sejarah atau untuk pendalaman hingga memerlukan kunjungan langsung ke dalam atau ke atas situs;

3) penyesuaian tarif mungkin diperlukan namun dengan pertimbangan kelayakan daya beli dan perbandingan dengan situs sejenis di dunia, dengan menghindari pematokan tarif yang terlalu tinggi namun melakukan diferensiasi harga sesuai paketnya.

4) strategi redistribusi ruang dan waktu melalui penjualan tiket secara online. Penjualan secara online akan menghasilkan laporan yang cepat dan tepat sehingga pengelola dapat mengatur alur pergerakan wisatawan di area situs tersebut.

5) mendorong dibentuknya satu unit di dalam struktur pengelola yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyusun strategi dan pelaporan pengelolaan situs yang berbasis konsep pembangunan yang berkelanjutan.

6) khusus untuk TN Komodo, pemerintah dan pengelola secara serius harus menemukan solusi ekonomi yang adil bagi masyarakat terutama di Pulau Padar dan Pulau Komodo, yang selama ini berkecimpung dalam jasa pelayanan.

Artikel ini sebelumnya tayang di The Conversation.