Kominfo Raih Opini WTP dari BPK

Suara.com - Laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2021 meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setelah dilakukan pemeriksaan termasuk memastikan masyarakat bisa menerima internet dan fasilitas komunikasi lainnya sampai ke tingkat desa.

"Apresiasi dari BPK terhadap opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan tahun 2021," kata Anggota III BPK Achsanul Qosasi saat ditemui wartawan di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (8/8/2022).

"Kami sudah periksa, ratusan desa kami datangi, termasuk hal-hal pembangunan BTS. Ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti tapi hasilnya kami berikan predikat yang bagus kepada Kominfo. Selanjutnya ada 20 hal yang harus ditindaklanjuti secepatnya," imbuhnya.

Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan, 97,8 persen laporan keuangan tahun 2021 telah ditindaklanjuti dan tersisa 2,2 persen yang harus segera diselesaikan.

"Sebanyak 2,2 persen ini panjang ceritanya, banyak yang berkaitan dengan dokumen-dokumen dan sudah saya instruksikan kepada Sekretariat Jenderal Kominfo untuk menindaklanjuti segera," ujar Plate.

Salah satu evaluasi yang harus dilakukan, menurut Plate ada banyak aktivitas Kementerian Kominfo yang sebetulnya perlu dilaksanakan dalam skema tahun jamak atau beberapa tahun anggaran. Namun, aktivitas-aktivitas tersebut dimasukkan ke dalam program tahun tunggal karena adanya tuntutan situasi.

"Ini yang harus kita lihat, apakah program itu harus dilakukan dalam satu tahun anggaran atau bisa dilakukan dalam tahun jamak. Ini yang harus kita evaluasi," imbuh Plate.

Plate mengatakan, pemeriksaan oleh BPK sangat membantu efisiensi penggunaan keuangan negara dan akurasi dalam pilihan-pilihan teknologi oleh Kementerian Kominfo. Menurutnya, pilihan-pilihan teknologi memberikan efek dan dampak efisiensi keuangan negara yang sangat besar.

Pembangunan satelit multifungsi, misalnya. Plate mengatakan, semakin besar kapasitas satelit maka semakin efisien. Rata-rata, harga satelit komunikasi komersial sekitar 400 dolar AS (sekitar Rp5,6 juta) per mbps, namun dengan pengadaan satelit multifungsi Kominfo, biaya mampu ditekan hingga di bawah 45 dolar AS atau sekitar Rp 671.000 per mbps.

Baca Juga: Menteri Plate: RUU PDP Masih Digodok di DPR

"Bahkan, harga per mbps saat ini untuk pemanfaatan pemerintah, hampir sepersepuluh dari sedianya yang biasa dibiayai dulu," imbuh Plate. [Antara]