RUU PDP Akan Naik ke Paripurna, Menkominfo: Sejarah Penting di Bidang Digital

Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan penyetujuan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau RUU PDP menjadi sejarah penting di bidang digital Indonesia karena akhirnya bisa dibahas lebih lanjut ke sidang yang lebih besar.

"Atas nama Presiden Republik Indonesia, kami menyampaikan terima kasih kepada Komisi I DPR RI, Panja Komisi DPR RI atas segala kerja keras, masukan, pikiran-pikiran yang disampaikan selama pembahasan RUU PDP. Hari ini kita semua menorehkan sejarah penting dalam kemajuan nasional di bidang digital," kata Plate dalam keterangannya diterima di Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Setelah melewati enam kali perpanjangan masa sidang di antara Komisi I DPR RI dan Pemerintah akhirnya RUU PDP pada Rabu (7/9/2022) disetujui untuk bisa dibahas lebih lanjut ke Sidang Paripurna atau pembahasan di tingkat II.

Seluruh fraksi di Komisi I menyetujui agar RUU PDP bisa dibahas lebih lanjut di Sidang Paripurna untuk selanjutnya bisa disahkan menjadi undang-undang serta berkekuatan hukum tetap.

Secara simbolis persetujuan itu direalisasikan dengan penandatanganan naskah RUU PDP serta naskah penjelasan baik oleh perwakilan fraksi-fraksi di Komisi I DPR RI maupun perwakilan pemerintah.

Naskah RUU Perlindungan Data Pribadi yang ditanda tangani itu berisikan 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan menghasilkan 16 BAB serta 76 pasal.

Setelah dibahas sejak awal 2020, akhirnya masyarakat Indonesia bisa satu langkah lebih dekat dengan aturan yang akan memberikan perlindungan dan keamanan terhadap data dan privasi.

Plate pun menyambut baik kehadiran RUU PDP menjadi undang-undang mengingat dalam beberapa waktu terakhir Indonesia mengalami kebocoran data akibat serangan siber.

Ia menyakini dengan adanya regulasi yang mengatur khusus perlindungan data pribadi maka penanganan kasus-kasus serupa akan semakin tegas dan kuat. [Antara]

Baca Juga: KA-PDP Dorong Pemerintah Pastikan Adanya Partisipasi Publik Sebelum RUU PDP Disahkan