- Astra Financial, didukung Astra dan APPDI, menggelar Forum Pelindungan Data Pribadi (PDP).
- Forum tersebut menekankan bahwa PDP adalah komitmen etis dan kunci keberlanjutan bisnis.
- KOMDIGI dan OJK mendukung penuh, di mana OJK tengah menyiapkan peraturan khusus untuk sektor jasa keuangan.
Suara.com - Di tengah masifnya transaksi digital, kepercayaan konsumen menjadi mata uang terpenting. Untuk memperkuat fondasi ini, Astra Financial, didukung oleh Astra Group dan Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI), menggelar Forum Pelindungan Data Pribadi (PDP) bertajuk "Privacy Talks for Excellence (PRIVATE)" di Jakarta.
Forum ini menegaskan komitmen Astra Financial untuk tidak hanya patuh pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP, tetapi menjadikannya sebagai landasan etika bisnis.
Rudy, Wakil Presiden Direktur Astra dan Director in Charge Astra Financial, menyebut aspek pelindungan data pribadi sebagai kewajiban hukum sekaligus komitmen bersama dalam membangun ekosistem digital yang bertanggung jawab.
"PRIVATE mencerminkan keyakinan bahwa privasi adalah dasar kepercayaan, dan kepercayaan adalah kunci keberlanjutan bisnis," kata Rudy.
Forum ini mengusung tema "Cultivating a Culture of Privacy" (Menumbuhkan Budaya Privasi), yang berarti perlindungan data harus tercermin dalam setiap kebijakan, sistem, dan perilaku sehari-hari, bukan sekadar urusan teknis. Astra mendukung inisiatif ini melalui tiga pilar: People, Process, dan Technology, termasuk pengembangan regulasi internal dan pemanfaatan Privacy Enhancing Technology.
Langkah Astra ini sejalan dengan gerak cepat regulator. Direktur Strategis dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital KOMDIGI RI, Muchtarul Huda, menjelaskan bahwa pihaknya terus menyusun peraturan pendukung, meningkatkan kompetensi SDM, dan melakukan literasi masif untuk membangun kesadaran bersama.
Di sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melakukan harmonisasi regulasi. Wawan Supriyanto, Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan 2 OJK, mengungkapkan OJK tengah mempersiapkan peraturan khusus bagi sektor jasa keuangan sebagai respons terhadap ketentuan turunan UU PDP yang akan segera disahkan.
Wawan menegaskan bahwa optimalisasi UU PDP bukan rintangan, melainkan manfaat besar: "Mulai dari peningkatan kepercayaan konsumen, mengurangi risiko reputasi, hingga mendukung inovasi digital dengan tetap menjaga keamanan dan keadilan bagi konsumen."
Baca Juga: 6 Bank Bangkrut di Indonesia, Ini Daftarnya
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
Setelah Libur Panjang, Harga Emas Antam Turun Tipis Jadi Rp 2.765.000/Gram
-
Harga BBM Pertamina Naik Lagi, Pertamax Turbo Hingga Pertamina Dex Melambung
-
SIG Tuntaskan Proyek Rp 1,4 Triliun di Tuban
-
Pemerintah Kasih Kode Harga BBM RON 92 Bisa Naik, Apa Dampaknya?
-
KB Bank Kantongi Laba Operasional Positif Rp9 Miliar pada Kuartal I-2026
-
IHSG Berpotensi Technical Rebound di Tengah Rekor Tertinggi Wall Street
-
Emas Stabil Hari Ini, Saatnya Investasi atau Menunggu? Cek Harga Terbarunya
-
Harga Minyak Dunia Sulit Turun di Tengah Upaya Damai Iran dan AS
-
Harga Emas Batangan Bisa Tembus Rp 3,3 Juta Hingga Kuartal II-2026
-
PHK Massal di IHT Bisa Terjadi Gegara Kebijakan Ini