Telkom Masih Kaji Dampak Tarif Trump ke Naiknya Harga Internet

"Dalam banyak hal, mitra dagang justru lebih merugikan daripada musuh," tambahnya.
Indonesia Termasuk Dampak Kebijakan Trump 

Berdasarkan data Reuters, Indonesia turut menjadi sasaran kebijakan Trump dengan kenaikan tarif sebesar 32 persen sebagai bagian dari skema tarif timbal balik.

Indonesia menempati peringkat ke-13 dalam daftar negara dengan surplus perdagangan terhadap AS, dengan defisit mencapai US$18 miliar bagi Negeri Paman Sam.

Namun, Indonesia bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang terdampak. Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Kamboja juga dikenakan tarif masing-masing sebesar 46%, 36%, 24%, dan 49% berdasarkan paparan Trump.

Tarif AS berpotensi menurunkan permintaan ekspor komoditas utama Indonesia ke AS, seperti tekstil dan minyak sawit, bisa saja memperlambat ekonomi. Dampaknya meliputi inflasi, depresiasi mata uang, dan penurunan pertumbuhan. Bisnis mungkin diversifikasi pasar untuk mengurangi efek, tapi butuh waktu.

Tarif Trump ancam pertumbuhan ekonomi

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai kebijakan tarif resiprokal dari AS akan jadi penghambat serius bagi ambisi Presiden Prabowo mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen di 2029. Bahkan, menurutnya, ekonomi Indonesia bisa gagal tumbuh di atas 5 persen pada akhir 2025.

“Bahkan skenario ini masih moderat, skenario terburuk resesi di kuartal IV 2025,” kata Bhima kepada Suara.com, Selasa (8/4/2025).

Penyebabnya jelas. Tarif balasan AS akan menekan volume ekspor Indonesia. Sementara itu, negara seperti Kamboja, Vietnam, dan China bisa membanjiri pasar domestik dengan produk murah akibat pengalihan ekspor mereka.

Baca Juga: Tarif Trump Bikin Petani Sawit Menjerit, Prabowo Diminta Lakukan Ini

Barang-barang yang paling berisiko antara lain elektronik, pakaian jadi, alas kaki, mainan anak, dan berbagai produk konsumsi.

Industri lokal, khususnya sektor padat karya, akan semakin kesulitan bersaing. Harga barang impor lebih murah. Daya saing merosot. Produksi melambat.

Bhima mendorong pemerintah segera merevisi Permendag No. 8 Tahun 2024. Regulasi itu, menurutnya, justru membuka lebar keran impor dan memperparah situasi. Ia menyebut gelombang PHK di industri padat karya belakangan ini sebagai bukti nyata dampak dari aturan tersebut.

Data Kemenaker sepanjang 2024 mencatat 77.965 orang terkena PHK. Naik tajam dari 64.855 orang di 2023. Sektor paling terdampak antara lain tekstil, garmen, dan alas kaki.

Tak cukup dengan revisi regulasi. Bhima menyarankan pemberian insentif konkret. Diskon tarif listrik 50 persen selama 9 bulan untuk industri padat karya dan otomotif-elektronik. Selain itu, penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia sebesar 50 bps agar pelaku industri dan UMKM bisa mendapat akses kredit murah.

“Juga atur ulang efisiensi belanja pemerintah yang terlalu brutal karena ekonomi butuh stimulus belanja pemerintah,” imbuhnya.