Wacana Jual Beli HP Bekas Wajib Balik Nama, Ini Penjelasan Komdigi

Suara.com - Wacana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menerapkan sistem balik nama pada transaksi HP bekas bertujuan memerangi maraknya pencurian ponsel, penipuan online, dan peredaran perangkat ilegal di Indonesia.

Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital Komdigi, Adis Alifiawan, menyatakan bahwa ide ini berakar dari upaya melindungi konsumen yang sering menjadi korban kejahatan digital.

Menurutnya, titik rawan sering kali terjadi saat proses jual beli perangkat, baik baru maupun bekas.

"Karena asal muasalnya itu ketika terjadi transaksi jual beli. Bukan hanya handphone baru, tapi juga handphone second. Nah handphone second itu kita harapkan juga jelas gitu," kata Adis dalam diskusi yang diunggah di kanal YouTube Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB, dikutip Jumat (3/10/2025).

Lebih lanjut, Adis memaparkan setidaknya ada enam tujuan utama dari rencana yang terintegrasi dengan pemblokiran IMEI ini.

Pertama, untuk mengurangi nilai ekonomis HP curian. Ponsel yang IMEI-nya diblokir tidak akan bisa terhubung ke jaringan seluler, sehingga harganya anjlok.

"Berikutnya kalau nilai ekonomisnya sudah turun, temen-temen, kita harapkan tingkat pencurian juga akan menurun signifikan karena dirasa antara effort, takut digebukin massa, sama dapet cuannya juga enggak terlalu signifikan," jelasnya. Dengan keuntungan yang minim, pelaku kejahatan diharapkan berpikir ulang.

Tujuan lainnya adalah mendorong masyarakat lebih waspada saat membeli HP bekas, dan mengurangi peredaran perangkat ilegal.

Pada akhirnya, semua langkah ini bermuara pada pengamanan ruang digital untuk meminimalisir penipuan online.

Baca Juga: Komdigi Mau Transaksi HP Second Bisa Balik Nama, Mirip Jual Beli Motor

Adis menganalogikan sistem kepemilikan yang jelas ini seperti pada kendaraan.

"Mungkin seperti kita jual beli motor, ada balik namanya, ada identitasnya. Handphone ini beralih dari atas nama A kepada atas nama B agar menghindari penyalahgunaan identitas," ungkapnya.

Namun, ia menegaskan bahwa layanan ini bersifat pilihan bagi pengguna.

"Jadi bagi yang ingin mendapatkan manfaatnya, silahkan registrasi tapi tidak wajib, seperti itu. Jadi ini Kembali ke usernya sendiri masing-masing gitu ya," kata Adis.

Pengguna nantinya akan diberi kemandirian untuk mengelola sistem ini.

"Jadi salah satu cara adalah mengurangi ponsel ilegal. dan yang menarik dari layanan yang kami coba rancang disini adalah blokir (IMEI) dan buka blokirnya bisa dilakukan mandiri oleh user," pungkasnya.